Portalbangkabelitung.com - Facebook sempat memanas dengan Australia, Facebook memblokir pengguna platform Australia untuk membaca dan berbagi berita lokal juga internasional.
Hal itu bermula setelah Canberra menawarkan amandemen undang-undang yang diusulkan dan dirancang untuk memaksa jejaring media sosial itu membayar konten media yang ditampilkan di platform mereka.
Setelah pemerintah memperkenalkan undang-undang yang menantang dominasi Facebook dan Alphabet Inc di pasar konten berita. Australia dan Facebook memanas lebih dari seminggu.
Baca Juga: Khawatir Efek Samping Vaksin? WHO Telah Siapkan Hal Ini
Minggu lalu, Facebook memblokir semua konten berita serta beberapa akun pemerintah negara bagian dan departemen darurat Australia.
Tetapi setelah serangkaian pembicaraan antara anggota Parlemen Australia, Josh Frydenberg dan CEO Facebook Mark Zuckerberg selama akhir pekan, kesepakatan konsesi pun akhirnya telah dicapai.
Australia akan menawarkan empat amandemen, yang mencakup perubahan pada mekanisme arbitrase wajib yang digunakan, dan membicarakan hubungan mereka dengan Facebook.
Baca Juga: Survei: Partai Golkar Paling Mendukung Jokowi dan Ma'ruf Amin, PDI Perjuangan Peringkat Kedua
Sementara itu, sebagaimana dikutip Portalbangkabelitung.com dari Pikiran-Rakyat.com, Facebook tidak dapat mencapai kesepakatan dengan penerbit, mengenai pembayaran yang adil untuk menampilkan konten berita.
"Kami puas bahwa pemerintah Australia telah menyetujui sejumlah perubahan dan jaminan yang menjawab kekhawatiran inti kami. Tentang mengizinkan kesepakatan komersial yang mengakui nilai yang diberikan platform kami kepada penerbit, relatif terhadap nilai yang kami terima dari mereka," kata pihak Facebook dalam sebuah pernyataan.
Amandemen tersebut mencakup periode mediasi dua bulan, sebelum arbiter yang ditunjuk pemerintah melakukan intervensi, dengan memberikan para pihak lebih banyak waktu untuk mencapai kesepakatan pribadi.
Baca Juga: Acap Wahyu Klarifikasi Soal Kolam Ikan di Stadion GBLA yang Jadi Sorotan Publik
Facebook mengatakan perubahan aturan Australia memungkinkannya memilih penerbit. Hal tersebut juga memasukkan aturan, bahwa kontribusi perusahaan internet terhadap keberlanjutan industri berita Australia, melalui kesepakatan yang ada harus diperhitungkan.
Masalah tersebut telah disaksikan secara luas dan internasional, karena negara-negara lain termasuk Kanada dan Inggris mempertimbangkan undang-undang serupa.
"Amandemen ini akan memberikan kejelasan lebih lanjut untuk platform digital dan bisnis media berita tentang cara kode tersebut dimaksudkan untuk beroperasi dan memperkuat kerangka kerja untuk memastikan bisnis media berita diberi upah yang adil," kata Frydenberg dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga: Vaksinasi Pedagang Pasar Tanah Abang Dibubarkan, Ini Penyebabnya
Hingga Senin, 22 Februari 2021 kemarin, Australia tidak akan membuat perubahan lebih lanjut pada undang-undang tersebut.
Seorang juru bicara penerbit dan penyiar Australia Nine Entertainment Co, menyambut baik kompromi pemerintah, yang dikatakan memindahkan Facebook kembali ke dalam negosiasi dengan organisasi media Australia.
Ketua Komisi Persaingan dan Konsumen Australia, Rod Sims, yang juga memiliki peran utama dalam undang-undang tersebut, tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
Pada pidato sebelumnya pada hari Selasa, 23 Februari 2021, Sims menolak untuk menjawab pertanyaan tentang kebuntuan dengan alasan itu di hadapan parlemen.
Sebagaimana artikel ini telah terbit di media PikiranRakyat.com dengan judul "Sempat Memanas, Kini Facebook Pilih 'Berteman Kembali' dengan Australia" yang tayang pada Selasa 23 Februari 2021***(Pikiran Rakyat/Ayu Nur Anjani)