Portalbangkabelitung.com - Para pengusaha di Inggris tengah dikejar untuk melakukan peninjauan ulang tentang cara mereka mengklaim dana dukungan dari pemerintah Inggris.
Inggris membentuk satuan petugas (satgas) 100 juta poundsterling untuk menangani penipuan dari dana dukungan COVID-19 yang disokong pemerintah.
Pengawas pengeluaran dana Inggris pada Oktober lalu mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan mungkin telah secara curang mengklaim hingga 3,9 miliar poundsterling uang publik.
Baca Juga: Pantai Israel Tercemar Akibat Tumpahan Minyak, Sebuah Kapal Tak Dikenal Jadi Tersangka
Kecurangan ini dilakukan dengan menerima dana dari skema tertentu, seperti paket dukungan gaji tetapi, memerintahkan staf yang cuti untuk terus bekerja selama cuti nasional.
Pada Rabu, 02 Maret 2021, Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak mengatakan satgas baru itu akan menyelidiki, menuntut, dan memulihkan pembayaran yang diklaim secara tidak sah melalui skema seperti cuti dan Skema Dukungan Pendapatan Wirausaha (SEISS).
"Bisnis-bisnis yang khawatir klaim mereka berada dalam kategori 'kesalahan' harus meninjau klaim tersebut sebagai masalah yang mendesak," kata Sarah Wallace, seorang mitra di firma hukum Constantine Law.
Baca Juga: Joe Biden Gencarkan Vaksinasi Terhadap Tenaga Pendidik
Dawn Register, kepala penyelesaian sengketa pajak di kelompok layanan profesional BDO, mengatakan menangkap kecurangan pajak adalah bagian penting dari rencana pemerintah.
Usaha ini dilakukan untuk memperbaiki keuangan publik karena ekonomi Inggris telah mengalami kerusakan terbesar selama lebih dari 300 tahun.
"Ini adalah upaya peningkatan sumber daya yang serius dan akan menambah kredibilitas penting pada peran otoritas pajak, pembayaran dan bea cukai Inggris (HMRC) sebagai pengawas penipuan cuti," kata Nicola Finnerty, seorang mitra di firma hukum Kingsley Napley.
"Mereka yang mengira (ketidaksesuaian) ini kemungkinan besar akan luput dari perhatian mungkin harus berpikir ulang. Mungkin ada konsekuensi perdata atau pidananya," ujar Finnerty.
Pemerintah Inggris mengatakan satgasnya akan memiliki 1.265 staf HMRC. Pemerintah juga berencana untuk memperkuat aturan seputar program "pinjaman kembali", yang bertujuan membantu bisnis bertahan selama pandemi.***