Network
Amandemen tersebut mencakup periode mediasi dua bulan, sebelum arbiter yang ditunjuk pemerintah melakukan intervensi, dengan memberikan para pihak lebih banyak waktu untuk mencapai kesepakatan pribadi.
Baca Juga: Acap Wahyu Klarifikasi Soal Kolam Ikan di Stadion GBLA yang Jadi Sorotan Publik
Facebook mengatakan perubahan aturan Australia memungkinkannya memilih penerbit. Hal tersebut juga memasukkan aturan, bahwa kontribusi perusahaan internet terhadap keberlanjutan industri berita Australia, melalui kesepakatan yang ada harus diperhitungkan.
Masalah tersebut telah disaksikan secara luas dan internasional, karena negara-negara lain termasuk Kanada dan Inggris mempertimbangkan undang-undang serupa.
"Amandemen ini akan memberikan kejelasan lebih lanjut untuk platform digital dan bisnis media berita tentang cara kode tersebut dimaksudkan untuk beroperasi dan memperkuat kerangka kerja untuk memastikan bisnis media berita diberi upah yang adil," kata Frydenberg dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga: Vaksinasi Pedagang Pasar Tanah Abang Dibubarkan, Ini Penyebabnya
Hingga Senin, 22 Februari 2021 kemarin, Australia tidak akan membuat perubahan lebih lanjut pada undang-undang tersebut.
Seorang juru bicara penerbit dan penyiar Australia Nine Entertainment Co, menyambut baik kompromi pemerintah, yang dikatakan memindahkan Facebook kembali ke dalam negosiasi dengan organisasi media Australia.
Ketua Komisi Persaingan dan Konsumen Australia, Rod Sims, yang juga memiliki peran utama dalam undang-undang tersebut, tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
Pada pidato sebelumnya pada hari Selasa, 23 Februari 2021, Sims menolak untuk menjawab pertanyaan tentang kebuntuan dengan alasan itu di hadapan parlemen.
