"Ini adalah upaya peningkatan sumber daya yang serius dan akan menambah kredibilitas penting pada peran otoritas pajak, pembayaran dan bea cukai Inggris (HMRC) sebagai pengawas penipuan cuti," kata Nicola Finnerty, seorang mitra di firma hukum Kingsley Napley.
"Mereka yang mengira (ketidaksesuaian) ini kemungkinan besar akan luput dari perhatian mungkin harus berpikir ulang. Mungkin ada konsekuensi perdata atau pidananya," ujar Finnerty.
Pemerintah Inggris mengatakan satgasnya akan memiliki 1.265 staf HMRC. Pemerintah juga berencana untuk memperkuat aturan seputar program "pinjaman kembali", yang bertujuan membantu bisnis bertahan selama pandemi.***