Network
Portalbangkabelitung.com - ASEAN akan mengadakan konferensi tingkat tinggi (KTT) di Jakarta 24 April mendatang.
Pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing akan dijadwalkan menghadiri KTT tersebut.
Dilansir dari Antara, beberapa organisasi masyarakat sipil menolak kehadiran Jenderal Min Aung Hlaing.
Baca Juga: Punya Hutang Kepada Rentenir, Orang Tua di Spanyol Jual Ananknya Seharga Rp52 juta
Organisasi tersebut antara lain Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), FORUM-ASIA, Amnesty International Indonesia, Asia Justice and Rights (AJAR), Milk Tea Alliance Indonesia, Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM).
Berikutnya ada Human Rights Working Group (HRWG), Migrant CARE, Asia Democracy Network (ADN), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Kurawal Foundation, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dan SAFEnet.
“Menolak kehadiran junta militer sebagai perwakilan Myanmar di ASEAN Special Summit," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid saat membacakan pernyataan bersama dalam pengarahan pers kepada wartawan di Jakarta.
Baca Juga: Empat Gerbong Tergelincir, Kecelakaan Kereta Api di Mesir Tewaskan 11 Orang
"Kami merekomendasikan kepada ASEAN dan negara-negara anggotanya dalam ASEAN Special Summit untuk memberikan kursi representasi Myanmar di ASEAN Special Summit untuk National Unity Government sebagai pemerintahan Myanmar yang sah dan dipilih secara demokratis,” sambungnya.
Masyarakat sipil menyayangkan keputusan dari para pemimpin ASEAN untuk memberikan kursi representasi Myanmar kepada pemimpin junta militer di pertemuan tersebut.
Masyarakat sipil meminta ASEAN dan negara-negara anggotanya menjamin akses pertolongan dan kesehatan secara penuh untuk area yang berkonflik di Myanmar.
Baca Juga: Sempat Dibebaskan, Wartawan Asal Jepang Kembali Ditangkap Otoritas Myanmar
Masyarakat sipil juga mendesak militer Myanmar untuk menghentikan kekerasan terhadap masyarakat sipil, menghentikan penangkapan sewenang-wenang, dan membebaskan semua tahanan tanpa syarat.
Menurut laporan, junta militer telah menahan 3.070 orang secara sewenang-wenang dan membunuh 713 orang, termasuk perempuan dan anak-anak.
Dengan adanya peningkatan jumlah korban yang terus menerus dan keengganan junta militer untuk menghentikan kekerasan yang terus dilakukan, ASEAN harus mempertimbangkan hal ini dan dampaknya terhadap keamanan dan instabilitas politik regional.***
