Portalbangkabelitung.com- Maraknya Kapal Isap Produksi (KIP) Timah di Provinsi Bangka Belitung memang meresahkan masyarakat yang berprofesi seabagi nelayan.
Di sejumlah laut dan pantai di Babel sudah dipenuhi oleh aktivitas dari Kapal Isap Timah.
Terkait hal tersebut, akhirnya salah satu anggota DPR RI, Dedi Mulyadi pun mempertanyakan nasib nelayan di Bangka Belitung yang terhalang oleh KIP.
Baca Juga: Pemkot Pangkalpinang Jadikan Gedung SKB Sebagai Tempat Isoter Layanan Pasien Covid-19
Dedi menanyakan langsung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono.
Ia mengaku selama ini dirinya kerap mendapatkan informasi bahwa nasib nelayan di Bangka Belitung tidak baik-baik saja.
Sejumlah aktivis Babel menghubunginya untuk mendaptkan kejelasan tentang nasib nelayan dari Babel.
Baca Juga: Bank BRI Buka Lowongan Kerja Untuk Fresh Graduate Seluruh Indonesia, Ini Syarat Dan Link Daftarnya!
Dedi Mulyadi mendapatkan kabar bahwa setiap harinya, KIP selalu beroprasi di sejumlah pantai.
"Pak menteri kita ngingetin aja setiap hari saya mendapat WA dari aktivis di Bangka Belitung, saya minta keberpihakan kementerian kelautan yang setiap hari bicara soal nelayan terkait nasib nelayan yang ada di sana, kapal KIP itu masuk ke pantai dalam setiap hari," ujar Dedi Mulyadi.
Ia juga mengatakan jika demikian maka nelayan di Kepulauan Bangka Belitung lama kelamaan akan kehabisan ruang untuk mencari ikan.
Baca Juga: Kembali Mahasiswa UBB Raih Medali di Ajang Kompetisi WYIIA 2021
Bukan hanya itu, beliau juga mengungkapkan soal para nelayan Babel yang dimintai keterangan oleh kepolisian karena dianggap telah menghalangi penambangan.
"Memang berijin dan dari aspek legal memang mereka legal tetapi nelayan sudah kehabisan ruang lautnya untuk mengambil ikan pada akhirnya mereka diperiksa oleh polisi karena dianggap menghalang-halangi penambangan karena itu ada undang-undang yang berlaku," kata Dedi Mulyadi.
Selain itu, Dedi Mulyadi juga menjelaskan soal kondisi para nelayan Bangka Belitung yang diproses oleh polisi karena naik ke kapal isap Timah.
"Yang berikutnya lagi mereka melakukan aksi naik ke kapal penghisap timah kemudian pada akhirnya mereka di proses juga," kata anggota DPR.
Jika kondisinya terus seperti itu, Dedi merasa lama kelamaan maka proses 'barter' akan terjadi.
"Akhirnya kemungkinannya mereka akan dibarter, mereka akan dilepas dan protes lagi tentang pengabdi penghisap timah," jelas Dedi.
Selaku aktivis negara, Dedi juga menanyakan tentang keberpihakan kementerian terkait nasib para nelayan yang terkena imbas dari kapal isap.
Baca Juga: Erzaldi Pimpin Rapat Pemaparan Rencana Aksi Empat Satgas Covid Di Babel
"Setiap hari kita bicara soal keberpihakan nelayan tetapi kita tutup mata terhadap hilangnya mata pencaharian nelayan di bangka belitung," ucap Dedi Mulyadi.
Komisi IV pernah meninjau langsung nelayan-nelayan Bangka Belitung, menurut Dedi tindakan reprasif masih terjadi.
"Komisi IV pernah sekali berkunjung ke sana dan sampai saat ini tindakan-tindakan reprasif di sana masih berlangsung," sambunya.
Dedi Mulyadi juga yakin bahwa imbas dari KIP ini akan terjadi dalam beberaa waktu, kepulauan Babel akan kehilangan ruang-ruang untuk mencari ikan.
"Bapak tahu saya yakin dalam beberapa waktu Provinsi Bangka Belitung akan kehilangan ikan karena apa ruang-ruang lautnya sudah habis oleh penambangan, dan akhirnya apa setelah selesai penambangan rakyat akan kehilangan mata pencaharian," tutup Dedi Mulyadi.***