Network
Portalbangkabelitung.Com-Kurang minatnya masyarakat untuk memasukan anak-anaknya ke sekolah swasta, mendapat perhatian serius dari Yus Derahman anggota komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Kita prihatin dengan kondisi sekarang dimana beberapa sekolah swasta harus berhenti beroperasional karena kekurangan murid. Terlebih fasilitas yang ada pasti terbengkalai karena tidak digunakan, kan sayang sekali," ujarnya, saat RDP lintas Komisi bersama mitra terkait, di ruang Banmus DPRD Babel, Kamis 16 September 2021
Rapat dengar pendapat (RDP) RDP lintas Komisi bersama mitra terkait, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi, S. Sos, dihadiri Komisi IV dan Komisi I DPRD Babel, beserta Kepala Dinas Pendidikan Babel, M. Soleh.
Baca Juga: Bersama Pemdes Buyan Kelumbi, Tim KKN UBB Bagikan Masker Ke Masyarakat Sekitar
Lebih lanjut ia mengatakan, agar sekolah swasta yang ada di provinsi kepulauan bangka belitung untuk dapat lebih diperhatikan, untuk itu ia menyarankan, harusnya ada kebijakan untuk membatasi murid dari SMA negeri, lalu untuk sebagian lagi diarahkan di swasta.
Terlebih, menurutnya, bahwa seperti yang dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan Prov. Bangka Belitung, bahwa pihak pemprov sudah punya program bantuan untuk sekolah swasta yang ada di Bangka Belitung.
"Harusnya ada kebijakan seperti itu, kan sekarang sudah difasilitasi pemprov. Dengan prosedur yang benar, jadi seharusnya masyarakat tidak perlu khawatir masuk swasta,' tambah politisi Gerindra ini.
Baca Juga: Wakapolda Babel Sebut Capaian Vaksinasi Di Kabupaten Bangka Masih Sangat Rendah
Senada dengan Yusderahman, Johansen Tumanggor dari Komisi IV menyampaikan bahwa SMA swasta harusnya bisa lebih berinovasi, baik itu dari segi program, fasilitas, sampai prestasi. Hal ini tentu akan menjadi pertimbangan masyarakat untuk masuk ke sekolah tersebut.
"Sekarang yang terpenting, sekolah swasta, khususnya SMA, harus terus berinovasi agar tetap eksis. Jika kualitas bagus, masyarakat juga tidak ragu-ragu untuk masuk. Sekarang ini yang dilihat adalah kualitas. Masalah teknis operasional, kita Komisi IV akan berkoordinasi dengan dinas," pungkasnya.****
