Network
Portalbangkabelitung.com- Kenaikan BBM yang saat ini menjadi buah bibir, tentu sangat erat kaitannya dengan Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Bangka Belitung yang juga menjadi perhatian banyak pihak.
Tim Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung mengikuti Forum Grup Discussion (FGD) di Gedung Tri Barata Polda Bangka Belitung, pada Senin, 12 Oktober 2022.
Kegiatan tersebut menghadirkan beberapa Narasumber yang berkompeten diantaranya Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Pati Jaya hingga Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy.
Baca Juga: Daftar Harga BBM Bangka Belitung Terbaru September 2022: Pertalite, Pertamax, dan Solar
Dalam FGD tersebut Bambang Pati Jaya menjelaskan sebab terjadinya kenaikan harga BBM serta memberikan saran terkait penyaluran bantuan subsidi melalui Data Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menurut Bambang Pati Jaya kenaikan harga BBM tentu salah satu sebabnya adalah dampak dari situasi geopolitik dan proyeksi ekonomi global.
Kemudian diharapkan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 24,17 triliun untuk mempertahankan daya beli masyarakat rentan di situasi tersebut, lanjut Bambang.
Baca Juga: PD IPM Bangka Memiliki Struktur Pimpinan Baru Untuk Periode 2022/2024
"Namun kami berharap DTKS sebagai basis data penyaluran bantuan subsidi dapat selalu diperbaharui dan divalidasi dengan baik, “ujar Bambang Pati Jaya sebagai Anggota Komisi VII DPR RI.
Menanggapi hal yang serupa mengenai kenaikan BBM dan DTKS, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy mengemukakan 2 (dua) hal penting.
