Network
Silaturahmi ini langsung diterima oleh Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Fery.
Hal ini merupakan langkah GMPHR mengawal secara penuh permasalahan ini agar terselesaikan dengan segera dan masyarakat dapat mendapatkan hak-nya kembali.
GMPHR melihat permasalahan ini harus segera diselesaikan dan diusut dengan cepat dan profesional serta masyarakat dapat menerima informasi terkait perkembangan terkait hal ini.
"Adanya rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh PANSUS izin kawasan hutan yang dibentuk DPRD Kepulauan Bangka Belitung harusnya dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan profesional agar masalah yang ada segera tuntas dan keadilan untuk setiap pihak dapat segera terwujud" ujar Aldy Kurniawan selaku Ketua GMPHR Bangka Belitung.
Baca Juga: Daftar Harga Kelapa Sawit Terbaru di Provinsi Bangka Belitung, Cek Informasi Lengkapnya!
Menurutnya, GMPHR dalam hal ini akan terus mengawal kasus ini agar dapat diselesaikan dengan segera dan kedepannya hal-hal semacam ini tidak akan terjadi lagi, terutama PT. NKI yang jelas-jelas salah yang dibuktikan dengan data faktual yang telah kami sampaikan ke PANSUS.
"Aspirasi masyarakat yang kami bawa akan kami kawal hingga tuntas dan kami siap untuk bekerja sama dalam proses penyelesaian terkait hal ini sehingga kami tidak dianggap hanya berbicara saja," ujar Aldy.
