2 Kader PDIP Diduga Terlibat KORUPSI BANSOS, Hersubeno Sebut Soal Kuota Jumbo Senilai Rp3,4 Miliar

20 Januari 2021, 01:41 WIB
Kader PDIP Diduga Terlibat Korupsi Bansos, Ilustrasi korupsi*/ /Dok. PikiranRakyat///Dok. PikiranRakyat

Portalbangkabelitung.com- Kasus korupsi bantuan sosial (bansos) masih terus berlanjut, hingga saat ini dikabarkan terdapat dua politikus partai PDIP yang terlibat.

Rumor yang tersebar tak hanya sekedar terlibat tetapi juga menerima dana jumbo dalam kasus korupsi bansos untuk wilayah Jabodetabek.

Terlihat dari tayangan video di kanal Youtube Rocky Gerung Official yang dijelaskan oleh Jurnalis senior Hersubeno Arief dan meminta tanggapan terkait hal itu kepada Rocky Gerung.

Baca Juga: SIMAK! Rumor Tiongkok Minta Indonesia Jual Pulau Sumatra dan Jawa hingga Vaksinasi ke Jokowi Gagal

Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung menjawab dengan sedikit bercanda mengibaratkan dana bansos adalah sebuah sungai yang mengalir dari hulu dan berhilir di PDIP.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa masyarakat juga sudah berpikir jika tidak mungkin dana korupsi yang sebesar itu tidak masuk ke partai.

Menurutnya, publik sudah lebih pintar dalam menganalisis hal tersebut.

Baca Juga: SIMAK! Rumor Tiongkok Minta Indonesia Jual Pulau Sumatra dan Jawa hingga Vaksinasi ke Jokowi Gagal

Sesuai dengan pemberitaan yang telah terungkap, ia menyebutkan bahwa terdapat dua politikus asal PDIP diduga terlibat dalam kasus tersebut yakni, Herman Hery dan Ihsan Yunus.

"Seperti yang kita duga, sepertinya ada kader-kader PDIP lainnya yang terlibat selain Juliari, Ketua Komisi III Herman Heri dan satu anggota lagi, Ihsan Yunus dan dahsyatnya mereka mendapat kuota jumbo senilai Rp3,4 Miliar lagi," kata Hersubeno. 

Baca Juga: Penjelasan Aplikasi Signal dan Cara Penggunaan hingga Fungsi Fitur

"Tapi kalau dia gak nyangkut, artinya dia masuk ke pundi-pundi partai kan. Itu analisis orang sekarang. Orang mengganggap tidak mungkin PDIP tidak memperoleh keuntungan atau rezeki dari korupsi itu,"

Menurut Rocky, sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan adanya terduga dua orang politisi PDIP yang terlibat korupsi.

Tentu saja masyarakat sudah lebih dulu menganalisa terkait hal tersebut hingga akhirnya keluar dua nama terduga penerima dana bansos tersebut.

Baca Juga: SIMAK: Harga Daging Sapi Melonjak Naik: Para Pedagang Kompak Mogok Dagang

"Yang bisa saya bayangkan sungai itu berhulu di puncak gunung Jawa Barat dan berhilir di PDIP bukan di Jakarta, karena yang mengalir disitu adalah bansos. Kita bisa bongkar di pintu air Manggarai jangan-jangan nyangkut disitu bansosnya dalam bentuk 4 triliun tuh," kaya Rocky Gerung menjelaskan.

Baca Juga: SIMAK: Harga Daging Sapi Melonjak Naik: Para Pedagang Kompak Mogok Dagang

"Jadi sebetulnya jalan pikirannya itu mudah sekali kan korupsi artinya orang yang memiliki surplus kekuasaan memanfaatkan jabatannya itu untuk merampok atau mencuri," kata Rocky

Menurutnya, partai yang mempunyai kekuasaan lebih menjadikannya sangat memilikki potensi untuk melakukan korupsi.

Maka dari itu, menurutnya korupsi tidak akan teratasi dengan membersihkan jalur bansos yang mengalir, melainkan dengan cara membuat kebijakan baru.

Baca Juga: Suntik Vaksin ke Jokowi, Cairan Masih Utuh Saat Dicabut: Benarkah? Berikut Penjelasannya

Sekarang tinggal dilihat partai mana yang mempunyai surplus kekuasaan, maka tentu mempunyai potensi korupsi lebih banyak.

"Jadi itu sebetulnya sungai korupsi itu tidak bisa dibendung dengan hanya membersihkan kali Ciliwung," katanya.

Rocky juga mengatakan bahwa yang diinginkan publik adalah DPR untuk bertindak dan membatasi ruang gerak sang pemilik kekuasaan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. 

Baca Juga: CEK: Tiongkok Minta Indonesia Menjual Pulau Jawa dan Sumatera Untuk Membayar Utang , Benarkah?

Namun, dengan situasi yang ada saat ini, DPR tak mempunyai kekuatan yang besar karena hampir semua partai berada di pihak penguasa.

"Korupsi itu dibendung dengan kebijakan, tapi kebijakan itu tidak akan mungkin dihasilkan oleh partai oposisi karena semua partai disedot ke istana," katanya.

Menurut Rocky, masalah tersebut mudah dibaca oleh publik.

Baca Juga: Ramal Jokowi Lengser, Pergantian Presiden di Tahun 2021: Begini Klarifikasi Mbak You

Masyarakat menganalisis permainan yang dilakukan oleh partai dan telah mengetahui trik yang tengah dilakukannya. 

Disampaikan juga, bahwa kemampuan analisis publik sudah melebihi hasil rapat partai saat ini.

Senantiasa pula partai berusaha menyembunyikan isu korupsi dengan menyelundupkan isu baru dengan harapan publik tak menyadari.

Baca Juga: Pemerintah Jokowi Disebut Ugal-ugalan dan Menjuluki Pemerintahan Jokowi sebagai Raja Utang

"Publik lebih dulu menyadari bahwa ada kurikulum-kurikulum korupsi, dalam hal ini PDIP," katanya.

Rocky juga menegaskan bahwa apa yang dikatakannya bukanlah sebuah fitnah.

Tetapi merupakan hasil analisis terkait definisi korupsi sesuai dengan rumus dasar dalam analisis korupsi.

Baca Juga: Berbeda Jokowi, Presiden Filipina Rodrigo Lebih Pentingkan Warganya, Ingin Terakhir Disuntik Vaksin

"Ini bukan fitnah tapi ini analisis terkait definisi korupsi seperti itu kan analisisnya
siapa yang kelebihan kekuasaan itu potensial untuk melakukan korupsi", kata Rocky

Sebagaimana diberitakan PikiranRakyat-Pangandaran pada Selasa, 19 Januari 2021.

Dimuat dengan judul "2 Kader PDIP Diduga Terlibat Korupsi Bansos, Rocky Gerung: Kelebihan Kekuasaan Pasti Potensial

Baca Juga: Persaingan Ibu Mega dan Jokowi: Megawati Tak Percaya Jokowi Karena Pelihara Dinasti, Benarkah?

Rocky juga menegaskan apabila PDIP kelebihan kekuasaan pasti potensial juga, itu rumus dasar dalam analisis political economi of corruption.***(Andam Rukhwandi Rakhman/Pikiran Rakyat Pangandaran)

 

Editor: Suhargo

Sumber: Pikiran Rakyat Pangandaran

Tags

Terkini

Terpopuler