Network
"Ini disembunyikan Rp 921,5 triliun, tidak dibahas di DPR, tetapi yang dibahas Rp 446,3 triliun SBN (Surat Berharga Negara). Sedangkan Rp 475,2 triliun untuk membayar jatuh tempo," ungkapnya.
"Negara ini makin otoriter, pada tahun 2020 tanpa persetujuan DPR tidak apa-apa, utang diteruskan hingga Rp 1530,80 triliun. Mengubah utang tidak ada woro-woro di DPR, senyap," imbuhnya.
Atas dasar itu, Didik menyatakan bahwa rezim Jokowi pantas disebut sebagai pemerintahan yang menjadi raja utang.
Baca Juga: Berbeda Jokowi, Presiden Filipina Rodrigo Lebih Pentingkan Warganya, Ingin Terakhir Disuntik Vaksin
"Jadi, Jokowi ini raja utang, pemerintahan Jokowi dengan data ini adalah raja utang," tegasnya.
Mirisnya, kondisi tersebut tidak bisa diubah oleh pemerintah.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan seakan kehabisan akal untuk membereskan beban negara yang yang kunjung selesai tersebut.
Baca Juga: Persaingan Ibu Mega dan Jokowi: Megawati Tak Percaya Jokowi Karena Pelihara Dinasti, Benarkah?
Disampaikan pula jika Menteri Keuangan Sri Mulyani mengerti jika ini bukan hal yang tidak dimengerti. Tapi saat ini tidak bisa apa-apa dengan tekanan politik.
"Jadi kalau kita kritik dia marah-marah, salah dia," ujar Didik sebagaimana dilansir dari GalamediaNews PRMN dengan judul "Sebut Pemerintah Ugal-ugalan, Ekonom Senior INDEF Juluki Pemerintahan Jokowi sebagai Raja Utang".
