Network
Portalbangkabelitung.com - Forum Peduli Bandung Barat (FPBB) melalui rilis pers, meminta kejelasan terkait lanjutan dugaan kasus korupsi dana Bantuan Sosial (bansos) Covid-19 yang dilakukan Bupati Kabupaten Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna.
Sejak Aa Umbara diperiksa oleh penyidik KPK pada Kamis, 12 November 2020, di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Jawa Barat, menurut FPBB, hingga saat ini belum ada kejelasan akan proses hukum terkait hasil penyidikan.
Sehingga, kata FPBB, hal tersebut menimbulkan pertanyaan-pernyataan dan opini liar di masyarakat tentang dugaan kasus korupsi bansos Covid-19 Kabupaten Bandung Barat.
Menanggapi hal tersebut, Jubir KPK Bidang Penindakan Ali Fikri, mengatakan bahwa pihaknya mengapresasi adanya dukungan masyarakat yang ikut mengawasi kerja-kerja KPK.
"KPK mengapresiasi peran serta dan dukungan masyarakat di dalam ikut memberikan saran, kritikan dan mengawasi kerja-kerja KPK," katanya, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu, 24 Februari 2021.
"Namun kami tegaskan, saat ini KPK masih bekerja menyelesaikan tindak lanjut laporan masyarakat terkait dugaan kasus korupsi dimaksud," sambungnya.
Baca Juga: 16 Besar Liga Eropa, Sejumlah Tim Elite Saling Sikat
Lebih lanjut, Ali Fikri menjelaskan bahwa hasil penyelidikan kasus dugaan korupsi bansos Covid-19 Aa Umbara akan disampaikan kepada masyarakat pada waktunya.
"KPK memastikan pada waktunya nanti kami akan menyampaikan kepada masyarakat terkait hasil perkembangan penanganan kasus tersebut," ujarnya.
Di samping itu, dalam rilis FPBB tersebut dicantumkan tiga poin tentang kasus dugaan korupsi bansos Covid-19 oleh Aa Umbara yang dinilai stagnan.
Baca Juga: Ferdinand Hutahaean Anggap Penggeledahan Oleh KPK Sudah 'Kadaluarsa'
1. Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat kehilangan wibawa, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal dan masyarakat sudah tidak menghargai kewibawaan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat karena masyarakat berasumsi kalau pemerintahan sekarang syarat akan sarang karuptor.
2. Opini liar yang terjadi di masyarakat, kalau lembaga KPK RI terkena suap oleh Terperiksa.
3. Kami masyarakat Kabupaten Bandung Barat meminta kejelasan proses hukum Bupati Kabupaten Bandung Barat di KPK RI.
Baca Juga: Ramalan Zodiak 28 Februari 2021, Gemini Akan Mengalami Peningkatan Bisnisnya, Gemini dan Taurus Kariernya Maju
Lebih lanjut, FPBB pun menegaskan jika Aa Umbara terbukti bersalah lanjutkan, maka proses hukum harus dilanjutkan.
Kemudian kalau tidak terbukti bersalah, FPBB meminta agar hal ini dijelaskan ke publik agar masyarakat Kabupaten Bandung Barat tenang dan kewibawaan pemerintah kembali terjaga dalam melayani masyarakat.
Rilis ini juga ditandatangani oleh Koordinator FPBB, Ridwan Ginanjar, di Bandung, pada Februari 2021.
Artikel ini telah terbit di Pikiran Rakyat Bekasi dengan judul "FPBB Minta Kejelasan Lanjutan Kasus Dugaan Korupsi Bansos Aa Umbara, Begini Tanggapan KPK" pada Rabu, 24 Februari 2021.
