Network
Portalbangkabelitung.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) Tahun 2021.
Dalam Rakornas itu, Luhut hadir sebagai pemberi arahan dan paparan.
Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan enam arahan dan rekomendasi tentang penanggulangan bencana gempabumi dan kiat-kiat cara menghadapi adanya potensi tsunami.
Baca Juga: Moeldoko Memberikan Semangat Dalam Pidato Politik Pertamanya, Moeldoko: Kekuatan Partai di Tangan Saudara
Pertama adalah harus dilakukan secara nyata terkait dengan implementasi penanggulangan bencana yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2019.
“Implementasi Perpres ini menjadi sangat penting. Kerja sama di antara kita semua antara K/L itu betul-betul saya tekankan harus bisa jalan,” tegas Menko Luhut Binsar Pandjaitan pada dikutip Portalbangkabelitung.com dari laman BNPB pada Sabtu, 6 Maret 2021.
Kedua adalah harus berjalannya penguatan dalam jaringan komuniasi dan informasi modern hingga tradisional yang mengacu kepada kearifan lokal secara sistematis, intensif dan berkelanjutan.
Baca Juga: Terkait Ketum Demokrat Versi KLB Sumut, SBY Akui Malu dan Bersalah Telah Berikan Jabatan Beberapa Kali
Hal tersebut harus dilakukan sampai dengan tingkat kabupaten atau kota yang memiliki potensi rawan bencana tsunami tingkat tinggi.
“Ini semua sudah disusun. Saya senang bahwa BMKG dan juga dengan BNPB sudah kerja bahu membahu dengan Pemdanya. Tapi ini terus kita exercise tidak boleh lupa,” ujar Luhut.
Ketiga, masyarakat Indonesia harus mengetahui mengenai informasi terkait potensi dan tingkat kerawanan gempa dan tsunami.
Dia menjelaskan bahwa masyarakat harus mengetahui di setiap daerah dimana potensi gempa dan tsunami bersumber dari lempengan megathrust 13 segmen dan 295 segmen sesar aktif.
“Saya minta supaya kita semua melihat ada sumber gempa megathrust 13 segmen. Saya kira bisa dibaca,” katanya.
Keempat, harus ditingkatkannya kapasitas sumber daya manusia untuk penganganan teknis kebencanaan.
Baca Juga: Foto Warga Memakai Baju Partai Demokrat Bergambar Moeldoko Beredar, Yan A Harahap: Pak Jokowi Diamkan Saja?
“Jangan pemerintah daerah berfikir bahwa ini tugas pemerintah pusat. Tidak. Tanpa bapak-bapak dan ibu-ibu di daerah, maka pemerintah pusat tidak akan sempurna bagaimana melakukan mobilisasi kekuatan di daerah,” jelas Luhut.
Menurut Luhut, terkait penanggulangan bencana tidak bisa lepas dari adanya peran pemerintah daerah.
Kelima, harus ditingkatkan mengenai infrastruktur sistem peringatan dini dan adanya inovasi mengenai teknologi baru dalam memberikan arahan evakuasi.
Baca Juga: AHY: Saya Minta dengan Hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo
Luhut menjelaskan, infrastruktur sistem peringatan dini seperti Ina TEWS dan inovasi-inovasi teknologi baru untuk memberikan arahan evakuasi harus ditingkatkan dengan standar yang terpenuhi dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Menko Marvest Luhut telah meminta terhadap Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan untuk memberikan anggaran terkait memperluas basis sistem peringatan dini kepada BMKG dan lembaga terkait.
“Kita dorong kemarin. Saya sudah minta ke Menteri Keuangan untuk kiranya mempercepat melengkapi peralatan,” kata Menko Luhut.
Baca Juga: DPC Kabupaten Bekasi Ancam Pecat Kadernya yang Nekat Hadiri KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara
“Jangan semua impor saja. Sehingga juga ciptakan lapangan kerja,” imbuhnya.
Keenam, Luhut memberikan peringatan kepada beberapa wilayah diantaranya Mentawai, Bengkulu, Lampung, Selat Sunda-Banten, Selatan Bali, Sulawesi Utara-Laut Maluku, Sorong dan Lembang.
"Tolong kepala daerah waspada. Tapi bukan berarti yang lain aman,” pungkas Menko Luhut.***
