Baca Juga: Terkait Kekisruhan di Myanmar, Presiden Jokowi Minta Myanmar Bebaskan Tahanan politik
Tanpa adanya reformasi peradilan militer, modernisasi alutsista akan selalu dibayang-bayangi dugaan praktik korupsi.
"Kami mendesak agar kementerian pertahanan dan TNI untuk fokus dalam melakukan perencanaan pertahanan. Sudah saatnya dua hal penting yang perlu dilakukan adalah memodernisasi alutsista dan meningkatkan profesionalisme prajurit dengan memenuhi kesejahteran prajurit (well-paid), peningkatan pelatihan (well-trained), perbaikan pendidikan (well-educated) dan penguatan alutsista (well-equipped)," katanya.
Koalisi mendesak pula agar seluruh program di Kemhan yang tidak memperkuat komponen utamanya sepantasnya ditiadakan, seperti rencana pembentukan komponen cadangan, pelibatan militer dalam program cetak sawah dan program-program lainnya yang tidak relevan dengan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara.
Baca Juga: Berikut Profil Fatimah Az Zahra Salim Barabud Calon Istri Ustaz Abdul Somad
Koalisi yang terdiri dari Centra Initiative, Imparsial, Elsam, LBH Pers, ICW, LBHM, LBH Jakarta, KontraS, ICJR, PILNET Indonesia, HRWG, Walhi Eknas, PBHI Amnesty Internasional Indonesia, Public Virtue, SETARA Institute juga mendesak pemerintah mengevaluasi seluruh kerja sama pengadaan alutsista serta menghapus pihak ketiga dalam pengadaannya.
Tak hanya itu, modernisasi alutsista perlu diperkuat dengan memprioritaskan pembelian alat yang baru bukan bekas.
Sebagaimana Artikel ini telah terbit di media Pikiran-Rakyat.com dengan judul "Tanggapi Insiden Kapal Selam KRI Nanggala 402, Koalisi Masyarakat Sipil: Setop Alutsista Bekas!" yang tayang pada Selasa 27 April 2021.*** (Pikiran-Rakyat/Bambang Arifianto)