Network
Namun Pada masa Soekarno, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa peralihan dan sejak tanggal 27 Desember 1949, di indonesia terjadilah Konferensi Meja Bundar tahun 1949 yang terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS).
Banyak negara bagian yang menyatakan ingin kembali ke negara kesatuan dan pada 15 Agustus 1950, Perdana Menteri Kabinet RIS Mohammad Hatta menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno.
Pada 17 Agustus 1950 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. lalu berlakulah UUDS 1950.
Pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang berisi pembubaran Konstituante serta penggantian konstitusi dari UUDS 1950 menjadi UUD 1945 kembali.
Peristiwa ini menandai berakhirnya Demokrasi Parlementer dan mulainya Era Demokrasi Terpimpin.
2. 19 Oktober 1999 : Amandemen Pertama UUD 1945
Amandemen UUD 1945 sebagai amanat reformasi pada akhirnya dapat dituntaskan dalam Perubahan keempat dengan nama resmi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau ditulis UUD 1945.
Perubahan empat kali UUD 1945 itu dapat diperinci sebagai berikut :
- Prubahan Pertama UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999, berhasil dia amandemen sebanyak 9 pasal.
- Perubahan Kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 telah diamandemen sebanyak 25 pasal.
- Perubahan Ketiga UUD 1945 yang ditetapkan pada 9 November 2001 berhasil di amandemen sebanyak 23 pasal.
- Perubahan Keempat UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002 ini telah berhasil di amandemen 13 pasal serta 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.
Baca Juga: Link Download Materi Test CPNS 2021: Butir-butir Pancasila, E-Book Bela Negara, Hapalan UUD
