Network
Dengan begitu Moeldoko mengkritik keras para pendemo yang gelar aksi penolakan atas pengesahan UU Cipta Kerja yang berujung aksi anarkis beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Girl Group K-Pop Refund Sisters Merilis 'Don't Touch Me'
Di tengah gelombang penolakan Undang-undang Cipta Kerja, pemerintah Indonesia berupaya meluruskan hoaks yang beredar.
Sebagian besar masyarakat dan buru yang menolak UU Cipta Kerja menganggap jika Omnibus Law hanya menguntungkan pengusaha dan merugikan rakyat kecil.
Untuk itu, aksi unjuk rasa sempat mewarnai gelombang penolakan hingga berujung kericuhan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menyebut jika masyarakat terlalu buru-buru menolak UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Girl Group K-Pop Refund Sisters Merilis 'Don't Touch Me'
Padahal, lanjutnya, UU Cipta Kerja dibuat untuk membahagiakan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya.
Lewat UU Cipta Kerja, katanya, pemerintah mengupayakan jaminan lebih baik tentang pekerjaan, jaminan pendapatan lebih baik, dan jaminan lebih baik bidang sosial.
Moeldoko menyebutkan, coba bayangkan, sampai saat ini ada 33 juta orang yang mendaftar menjadi peserta Kartu Pra Kerja.
Baca Juga: Akibat Tidak Ditemui Presiden Jokowi, BEM SI Kembali Unjuk Rasa pada 20 Oktober
