Network
Portalbangkabelitung.com- Undang-undang informasi dan transaksi elektronik merupakan salah satu peraturan yang banyak menuai pro dan kontra dalam penegakannya.
Terlebih lagi dalam pasal 28 undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dianggap sebagai pasal karet yang sering digunakan sebagai alat untuk kriminalisasi dan diskriminasi terhadap seseorang.
Prof. Andi Hamzah yang merupakan seorang guru besar pidana indonesia ikut mengomentari Undang-Undang ITE ini.
Baca Juga: BMKG Prediksi Mulai 1 November Beberapa Wilayah Di Indonesia Akan Mengalami Gangguan Cuaca Ekstrem
“Undang-Undang ITE merupakan Undang-Undang Administrasi, secara unuversal Undang-Undang administrasi tidak boleh mengancam hukum pidana berat. Karena masuknya pidana di sana bukan untuk menghukum orang, tetapi mempertahankan agar aturan itu ditaati.”kata Prof. Andi Hamzah.
Hal ini juga sejalan dengan pendapat Prof. Bagir Manan selaku mantan Ketua MA yang mengatakan bahwa secara eksplisit UU ITE bertujuan untuk mengatur transaksi elektronik atau informasi elektronik agar berjalan sebagai mana mestinya.
Dan beliau menambahkan bahwa 50 persen ketentuan yang diatur dalam UU ITE malah mengatur hal-hal secara memaksa.
Baca Juga: Hadiri Pertemuan G20, Sri Mulyani Angkat Bicara Tentang Kemerataan Vaksin Dunia
Dalam rangka mengurangi keteganggan dalam penegakan hukum terkait UU ITE tersebut maka diperlukan pendekatan baru dalam penegakan hukum pidana di indonesia.
Seperti dengan pendekatan keadilan restoratif atau keadilan restoratif yang dalam implementasinya lebih mengedepankan pemulihan kembali dan mengembalikan hubungan di masyarakat dengan berdasarkan musyawarah mufakat.
Keadilan restoratif sebagai upaya untuk mereformasi criminal justice sistem yang masih mengedapankan pada hukuman penjara.
Baca Juga: Pejabat Keamanan Yaman Benarkan Adanya Peristiwa Bom Mobil Tewaskan Warga Sipil Mereka
