Network
Portalbangkabelitung.com - Di masa pandemi Covid-19, sudah tentu pemerintah harus memutar otak dan berinovasi membuat kebijakan baru.
Salah satunya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim.
Diketahui, Nadiem mengaku sering 'mengganggu' Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Baca Juga: Gandeng LPDP, Kemenag Sediakan Beasiswa Bagi Dosen PTKI
Hal tersebut lantaran Mendikbud sering bertanya terkait kebijakan yang diambil selama pandemi Covid-19.
Kebijakan darurat telah diberlakukan pemerintah selama berlangsungnya pandemi Covid-19.
Salah satunya dilakukan oleh Mendikbud yang berkali-kali mengeluarkan inovasi dan kebijakan untuk mendukung proses belajar di rumah saja.
Baca Juga: Pasta Gigi Tablet Karya Unpad Jadi Solusi Ramah Lingkungan
Sebagaimana diberitakan Zonajakarta.com dalam artikel sebelumnya, "Sering 'Ganggu' Menkeu Saat Pandemi, Sederet Kebijakan Mendikbud Malah Dapat Rapor Merah", berikut beberapa kebijakannya dan sederet penilaian kepada Mendikbud.
Sejak pandemi, Kemendikbud mengeluarkan kebijakan termasuk beberapa bantuan untuk para siswa, mahasiswa, guru, dan dosen.
Derasnya bantuan dari Mendikbud ini tentu tak akan terealisasikan tanpa campur tangan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Baca Juga: Tren Belajar Online Akibat Covid-19, Bedanya Tatap Muka vs PJJ, Kamu Pilih yang Mana?
Belum lama ini, Nadiem mengaku sering 'menggangu' Sri Mulyani ketika akan mengambil kebijakan di tengah pandemi Covid-19.
Beberapa kebijakan yang diambil tersebut tentunya berhubungan dengan bidang keuangan.
Tak bisa ditampik bahwa, setiap kebijakan yang diambil oleh Kemendikbud selama pandemi Covid-19 tak terlepas dari dukungan Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Kurangi Kecanduan Gawai, Ajarkan Menulis Sejak Dini Pada Anak
"Inovasi dilakukan dalam waktu cepat banyak sekali di bidang keuangan, dan tanpa dukungan Kemenkeu ini tidak mungkin akan bisa terjadi," kata Nadiem ketika berbicara dalam webinar Cerdik bersama Kemenkeu Mengajar, Senin, 26 Oktober 2020.
Dilansi dari kanal Youtube Kemenkeu RI, Nadiem terang-terangan bahwa dirinya sering 'menggangu' Sri Mulyani, begitu pula sebaliknya.
"Saya sama Bu Ani (panggilan akrab Sri Mulyani) itu saya paling sering mengganggu Bu Ani, dan Bu Ani juga sering mengganggu saya," paparnya di menit 48:45.
Baca Juga: Yuk Kenalan Dengan Bunga Nasional dan Bunga Asli Indonesia
Mantan CEO Gojek tersebut menjelaskan jika selama 3 bulan ke belakang sering berinteraksi dengan Sri Mulyani untuk menemukan inovasi-inovasi apa yang dapat dilakukan dalam jangka waktu cepat.
Langkah tersebut dilakukan karena pemerintah bergelut dengan waktu ketika pandemi Covid-19 membuat kondisi darurat yang memaksa banyak pihak untuk melakukan segala aktivitas di rumah saja, termasuk belajar dan bekerja.
"Kalau mau sempurna ya sudah, rakyat keburu sengsara dulu, jadi kita harus bergerak cepat dengan tetap memikirkan apa yang bisa dilakukan sekarang untuk membantu," ujar dia.
Baca Juga: Prediksi Jarak Sambaran Petir, Begini Caranya!
Banyaknya inovasi yang dikeluarkan oleh Mendikbud juga mendapatkan perhatian dari banyak publik.
Segala kebijakan dari Mendikbud tentu berpengaruh besar bagi hajat orang banyak di bidang pendidikan.
Banyak kebijakan yang diambil Mendikbud menyangkut dunia pendidikan di Indonesia selama setahun menjabat.
Baca Juga: 7 Kursus Daring Gratis, Buat Tetap Produktif Selama Pandemi
Mulai dari dihapuskannya Ujian Nasional yang dinilai sebagai langkah berani Nadiem Makarim.
Jabatan Mendikbud kemudian diuji adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskannya mengambil kurikulum darurat.
Berbagai macam kebijakan yang diambil Mendikbud tersebut dinilai oleh Forum Guru Seluruh Indonesia (FSGI).
Baca Juga: Ingin Jadi Warga Negara Korea Selatan, Begini Caranya!
Sayangnya, Mendikbud mendapatkan rapor merah di tahun pertamanya menjabat.
Beberapa kebijakan Nadiem, mendapatkan nilai di bawah kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang ditentukan FSGI, yakni 75. Secara rata-rata, kinerja Nadiem selama satu tahun hanya mendapatkan nilai 68.
Pengurus FSGI Cabang Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Mansur mengatakan, terdapat delapan kebijakan Nadiem yang dinilai dalam setahun kinerjanya.
Baca Juga: Beberapa Keutamaan dan Manfaat Memelihara Kucing Dalam Islam
Meskipun ada beberapa kebijakan yang mendapat nilai bagus, tetapi jika dirata-ratakan nilai kinerja Nadiem tak memenuhi KKM FSGI.
"Artinya nilai-nilai di bawah 75 ini dinyatakan tidak tuntas sehingga kalau dirata-rata, nilai 68 ini kurang atau tidak tuntas, jadi nilainya merah," ujar Mansur di acara Raport Merah 1 Tahun Pendidikan Mas Menteri Nadiem secara virtual, Minggu, 23 Oktober 2020.
Pertama, Nadiem mendapatkan poin 100 dengan predikat baik sekali dalam kebijakannya yang menghapus ujian nasional UN.
Baca Juga: IKA UBB Tantang Calon Wisudawan UBB Jadi Wirausaha dengan Siapkan Dana Rp100 JT
Kedua, dalam kebijakan peluncuran kurikulum darurat pandemi Covid-19, Nadiem juga mendapatkan predikat baik dengan nilai 80.
Ketiga, terkait kebijakan rencana asesmen nasional, ia diberikan nilai 75.
"75 cukup karena secara konsep sangat baik tapi kami belum bisa mengulasnya lebih jauh karena belum dilaksanakan," katanya.
Baca Juga: Ikatan Bujang Dayang Babar, Peduli Pariwisata Gelar Betason Melalui Zoom
Keempat, kebijakan Nadiem tentang bantuan kuota internet bagi siswa dan guru hanya diberi nilai 65. Kelima, program merdeka belajar yang direncanakan Nadiem, diberi nilai 60.
Keenam, relaksasi dana bantuan dana operasional sekolah (BOS), diberi nilai 60. Ketujuh, kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dianggap masih banyak masalah, hanya dinilai 55.
Terakhir, program organisasi penggerak yang diberi nilai 50 dengan predikat kurang sekali.
Baca Juga: Magister Hukum UBB Segera Dibuka, Dwi Haryadi: Semoga Berjalan dengan Lancar
Sekretaris Jenderal (Sekjen) FSGI, Heru Purnomo mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan jika gagasan-gasan yang bagus tersebut, kenyataannya masih menimbulkan polemik di masyarakat.
"Sehingga dengan pengamatan penilaian kami, dari gagasan bagus, separuhnya timbul masalah. Dengan kondisi begitu ada banyak nilai merah, dari 8 poin itu rata-ratanya 68, di bawah KKM," ucap dia.***(Nika Wahyu/Zonajakarta.com)
