Network
Portalbangkabelitung.com - Pandemi Covid-19 masih berlangsung di banyak negara, salah satunya Korea Utara.
Dalam menekan angka penularan virus pemerintah Korea Utara melakukan pembatasan drastis.
Hal ini menyebabkan warga Korea Utara kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh seorang penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Baca Juga: Inggris Usahakan Pengembangan Vaksin Untuk Varian Baru Virus Corona
Dalam laporan yang diungkap penyidik PBB itu, tindakan pembatasan ketat di Korea Utara telah memperburuk situasi dan berimbas pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta kesulitan ekonomi bagi rakyat Korea Utara.
Korea Utara mengklaim bahwa tidak memiliki kasus Covid-19, meskipun berbatasan langsung dengan wilayah China.
Pemerintah telah memberlakukan penutupan di perbatasan, dan melarang sebagian besar perjalanan internasional hingga membatasi perjalanan domestik dalam setahun terakhir.
Baca Juga: Makin Mencekam, Gadis 19 Tahun Tewas Tertembak Dalam Aksi Unjuk Rasa di Myanmar
Hal itu disampaikan usai sejumlah diplomat Rusia dan keluarga mereka, meninggalkan negara itu. Delapan orang ini, termasuk seorang anak berusia tiga tahun, dipaksa melakukan perjalanan 32 jam dengan kereta api dan dua jam dengan bus dari Pyongyang untuk mencapai perbatasan Rusia.
Tomas Ojea Quintana, penyidik khusus dari PBB untuk hak asasi manusia di negara itu mengungkapkan keprihatinan, hal itu dimuat dalam sebuah laporan yang dipublikasikan oleh Reuters pada hari Rabu, 3 Maret 2021.
Berdasarkan isi dari laporan tersebut, ia mengatakan bahwa isolasi lebih lanjut dari Republik Demokratik Rakyat Korea alias Korea Utara dengan dunia luar selama pandemi Covid-19, tampaknya memperburuk pelanggaran hak asasi manusia.
Baca Juga: Ikuti Tren Ramah Lingkungan, LOreal Targetkan Bahan Ramah Lingkungan
Ojea Quintana mendesak pihak berwenang Korea Utara memastikan konsekuensi negatif dari tindakan pencegahan itu tidak berdampak lebih besar, yakni daripada dampak pandemi itu sendiri.
Jumlah diplomat asing di Korea Utara juga telah menyusut tahun lalu, dengan banyak kedutaan besar Barat tutup, dengan alasan larangan mutasi staf sebagaimana dikutip Portalbangkabelitung.com dari Pikiran-rakyat.com.
Akan tetapi, belum ada jawaban secara langsung atas laporan yang dimuat Reuters, dari hasil penyidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa.
Baca Juga: Harapan Baru Bagi Para Penderita HIV/AIDS, Ditemukan Kelompok Orang yang Kebal Alami
Dalam hal ini juga Pyongyang tidak mengakui mandat penyelidik PBB, dan sebelumnya menolak tuduhan PBB atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh negara itu.
Ojea Quintana mengungkapkan, pengurangan perdagangan dengan China telah menyebabkan penurunan secara signifikan dalam aktivitas pasar, menurunkan pendapatan bagi banyak keluarga yang bergantung pada aktivitas pasar berskala kecil.
“Terjadi kekurangan barang-barang kebutuhan pokok, obat-obatan, input pertanian untuk pertanian dan bahan mentah untuk pabrik-pabrik milik negara,” kata Ojea Quintana.
Penyelidik juga menyuarakan keprihatinan bahwa topan dan banjir tahun lalu dapat menyebabkan krisis pangan yang serius.
Baca Juga: Mantan Tentara Transgender Pertama Korea Selatan Ditemukan Tewas Dirumahnya
“Kematian karena kelaparan telah dilaporkan, seperti halnya peningkatan jumlah anak-anak dan orang tua yang terpaksa mengemis karena keluarga tidak dapat mengurus mereka.” Kata Ojea Quintana.
Operasi kemanusiaan hampir terhenti dan hanya tiga pekerja bantuan internasional yang tersisa di Korea Utara. Sementara, barang bantuan tertahan di perbatasan China selama berbulan-bulan karena pembatasan impor.
Meski demikian, Korea Utara akan menerima 1,7 juta dosis vaksin AstraZeneca melalui fasilitas COVAX pada akhir Mei, menunjukan angka alokasi dari aliansi vaksin GAVI dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Selasa lalu.
Baca Juga: Pantai Israel Tercemar Akibat Tumpahan Minyak, Sebuah Kapal Tak Dikenal Jadi Tersangka
Ojea Quintana mendesak Pyongyang untuk memberikan akses penuh bagi pekerja medis dan bantuan yang terlibat dalam vaksinasi Covid-19.
Pada Februari 2021, Korea Utara dituduh mencoba 'mencuri teknologi vaksin Pfizer Covid melalui peretasan’. Sumber internal Badan Intelijen Nasional Korea Selatan dilaporkan menemukan bukti bahwa Korea Utara telah mencoba mencuri teknologi tersebut.
Kemudian, tahun lalu tersangka peretas Korea Utara mencoba membobol setidaknya sembilan organisasi kesehatan, termasuk Johnson & Johnson, Novavax Inc, dan AstraZeneca.
Badan intelijen Korea Selatan mengatakan, telah menggagalkan upaya Korea Utara untuk meretas perusahaan Korea Selatan yang mengembangkan vaksin virus corona.
Sebagaimana artikel ini telah terbit di media Pikiran-Rakyat-.com dengan judul "Penyidik PBB Ungkap Derita Warga Korea Utara, Kelaparan Parah hingga Jadi Korban Pelanggaran HAM" yang tayang pada 4 Maret 2021***(Pikiran Rakyat/Nurul Khadijah)
