Network
Portalbangkabelitung.com- Taliban telah mengkonfirmasi bahwa mereka telah bersiap untuk mengumunkan pemerintahan baru Afghanistan.
Pengumuman itu diumumkan saat ekonomi Afganistan berada di ambang kehancuran.
Ahmadullah Muttaqi yang merupakan salah seorang pejabat Taliban mengatakan di media sosial bahwa sebuah upacara tengah dipersiapkan di istana presiden di Kabul.
Baca Juga: Pemerintah Selandia Baru Tawarkan Beasiswa Jurusan Sains Dan Psikologi Di Victoria University of Wellington
Upacara tersebut terkait dengan pemerintahan baru di Afghanistan yang berhasil mereka raih.
Di sisi lain, penyiar swasta Tolo memgungkapkan pengumuman tentang pemerintahan baru sudah dekat.
Haibatullah Akhundzada adalah orang yang digadang-gadang memiliki kekuasaan tertinggi atas dewan pemerintahan, dengan seorang presiden di bawahnya.
Baca Juga: Egy Maulana Vikri Resmi Tinggalkan Lechia Gdansk Dan Resmi Merumput Ke Fk Senica
Legitimasi pemerintahan baru di mata para investor internasional akan sangat penting bagi perekonomian Afghanistan.
Namun, beberapa analis mengatakan ekonomi Afghanistan kemungkinan besar akan runtuh di tangan Taliban.
Pemimpin tertinggi Taliban memiliki tiga wakil, yakni Mawlavi Yaqoob selaku putra mendiang pendiri gerakan itu Mullah Omar, dan Sirajuddin Haqqani selaku pemimpin jaringan Haqqani yang kuat.
Baca Juga: Coki Pardede Ditangkap Polisi, Polisi Temukan Barang Bukti Sabu Dan Jarum Suntik
Ketiga, Abdul Ghani Baradar yang merupakan salah satu anggota pendiri kelompok tersebut.
Taliban telah mencoba untuk menampilkan wajah yang lebih moderat kepada dunia internasional semenjak mereka berhasil mengkudeta pemerintah Afghanistan.
Mereka juga telah berjanji untuk melindungi hak asasi manusia dan menahan diri dari pembalasan yang mungkin terjadi.
Baca Juga: Cara Terbaik Untuk Menanggulangi Efek Alkohon Jangka Pendek
Tetapi Amerika Serikat, Uni Eropa dan lainnya meragukan janji tersebut.
Direktur pelaksana Komisi Eropa untuk Asia dan Pasifik, Gunnar Wiegand menyatakan Uni Eropa tidak akan secara resmi mengakui kelompok Islam itu hingga mereka memenuhi persyaratannya.
Persyaratan itu termasuk pembentukan pemerintah yang inklusif, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan akses tak terbatas bagi pekerja bantuan.
Baca Juga: KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Probolinggo Dalam Perkara Dugaan Suap Pemilihan Kades
Taliban tidak mungkin mendapatkan akses cepat ke aset sekitar USD10 miliar yang sebagian besar dipegang di luar negeri oleh bank sentral Afghanistan.***
