Portalbangkabelitung.com- Berdasarkan hasil survei transparansi internasional yang mengukur global corruption barometer di Indonesia.
Sosok Sri Mulyani menuturkan bahwa tercatat sebanyak 30 persen para pengguna layanan publik masih harus membayar sogokan.
Bahkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengungkapkan persetujuannya dengan penuturan Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengenai pengguna layanan publik.
Baca Juga: IKATAN CINTA MALAM INI Jumat 11 Desember 2020 Perubahan Jam Tayang, Lebih Malam! Beserta Sinopsis !
Selain itu, dia menyebutkan bahwa kinerja dan integritas dari berbagai institusi di Indonesia masih perlu perbaikan, baik yang bersifat publik maupun swasta.
"Berbagai survei menunjukkan kita masih perlu untuk memperbaiki kinerja dan integritas institusi-institusi di Indonesia, baik publik dan swasta," ujar Sri Mulyani pada Kamis, 10 Desember 2020 dikutip oleh Portalbangkabelitung.com.
Dia juga mengatakan, meskipun angka 30 persen tersebut masih lebih baik dari beberapa negara lain, Indonesia tidak boleh merasa senang.
Baca Juga: Sinopsis IKATAN CINTA Jumat 11 Desember 2020, So Sweet! Sinopsis Lengkap Sinetron Ikatan Cinta RCTI
"Walau angka ini masih lebih baik dari India 39 persen atau Kamboja 37 persen, tapi kita tidak boleh sama sekali merasa senang," tutur Sri Mulyani.
Selain itu, dirinya pun menegaskan bahwa hal tersebut sangat mengecewakan, karena baik tunjangan kinerja pemerintah daerah maupun Kementerian/Lembaga (K/L) sudah ditingkatkan.
Kemudian tidak hanya itu, berbagai upaya pencegahan adanya tindakan tidak terpuji tersebut juga telah dilakukan, seperti digiatkannya wilayah birokrasi bersih dan melayani serta bebas korupsi.
Baca Juga: Habib Rizieq Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, Polisi Layangkan Ultimatum Keras
"Namun kalau 30 persen masyarakat kita mengakui masih harus bayar sogokan untuk pelayanan, itu adalah suatu indikator yang perlu dilihat lagi strategi kita dalam memperbaiki birokrasi," kata Sri Mulyani dikutip Portalbangkabelitung.com.
Bahkan menurutnya, hal tersebut tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga sering di daerah.
Bahkan dalam feedback di media sosial, masih banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan pelayanan daerah atau pusat.
Baca Juga: 5 Ide Bisnis dan Usaha Terbaru Hasilkan Untung Besar, Cepat Kaya! Ayo Simak Ide Bisnis Terbaik Ini
"Buat mereka pemerintah itu satu. Kita lihat dinas daerah mendapatkan feedback masih tidak baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini tertangkap dalam survei transparansi internasional," ujar Sri Mulyani.
Oleh sebab itu, dia menyatakan bahwa menjaga integritas merupakan ujian yang sangat penting.
Terutama ketika pemerintah berupaya menangani serta mengatasi dampak pandemi Covid-19 melalui uang negara.
Baca Juga: Sinopsis ‘True Beauty’ : 'The Secret of Angel' Drama Korea Terbaik Tahun 2020, Terbaru!
"Kita paham dihadapkan dalam tantangan tidak biasa dan luar biasa. Di sinilah ujian integritas jadi sangat penting. Kita harus mengakui upaya kita masih jauh dari sempurna, dan masih harus ditingkatkan," ucap Sri Mulyani.
Sebagaimana dilansir dari Pikiran-Rakyat.com dikutip dari Antara dengan judul "Menkeu Sebut Banyak Warga Harus Menyogok demi Dapat Layanan Pemerintah, Susi Pudjiastuti: Sedih".
Baca Juga: 7 Zodiak Kaya dan Sukses di Tahun 2021, Ramalan Terbaru dan Terbaik, Dirimu Salah Satunya! Ayo Simak
Baca Juga: Diduga Terkait Korupsi, Beberapa Pejabat Kemensos juga Diangkut KPK Prihal Bantuan Sosial Covid-19
Melalui unggahan di akun Twitter pribadinya pada Kamis, 10 Desember 2020 kemarin, Susi Pudjiastuti pun turut membenarkan pernyataan dari Menteri Keuangan tersebut.
"Sangat benar ibu, usaha pun sama, perpanjangan izin pun harus bayar dan tetap lama. Sedih, banyak warga RI harus nyogok demi dapat layanan pemerintah," cuitnya dikutip dari akun Twitter @susipudjiastuti.***(Eka Alisa Putri/Pikiran Rakyat)