Network
Dua skenario yang mungkin dilangsungkan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari, yang dijumpai di sela konferensi pers AHY, di Jakarta, Jumat sore.
“(Penetapan kepengurusan baru) Dengan AD/ART-nya sendiri yang katanya mirip dengan Kongres Demokrat 2005, pasti ke depan akan terjadi perdebatan politik,” kata Qodari.
Belajar dari partai lain yang mengalami dualisme kepengurusan, dualisme kepemimpinan ini, kata Qodari, mungkin akan berproses di pengadilan.
Mulai dari tingkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi, yakni Mahkamah Agung.
“Berdasarkan pengalaman partai lainnya, terselenggara sengketa memakan waktu beberapa tahun,” ucap dia.
“Nanti setelah beberapa tahun, baru diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan berproses di KPU,” katanya menambakan.
Baca Juga: Fadli Zon Sentil Jokowi soal Izin Pencarian Harta Karun di Laut, Singgung Nasionalisme
Qodari menyatakan, jika melihat jadwal Pemilu pada 2024, maka harusnya sengketa itu segera selesai.
Sebab, konflik berlarut-larut bisa mengorbankan sistem demokrasi dan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara.
