Network
Di Pulau Bangka terdapat 5 Onderafdehify yang akhirnya menjadi 5 keresidenan sedang di Pulau Belitung terdapat 1 keresidenan.
Di zaman Jepang, Keresidenan Bangka Belitung diperintah oleh pemerintahan Militer Jepang yang disebut Bangka Beliton Ginseibu.
Setelah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, oleh Belanda dibentuk Dewan Bangka Sementara pada 10 Desember 1946 (stbl.1946 No.38) yang selanjutnya resmi menjadi Dewan Bangka yang diketuai oleh Musarif Datuk Bandaharo Leo yang dilantik oleh Belanda pada 11 November 1947. Dewan Bangka merupakan Lembaga Pemerintahan Otonomi Tinggi.
Baca Juga: Wisata Jembatan Kaca di Desa Rebo, Bangka Belitung Punya Pemandangan Yang Indah
Pada 23 Januari 1948 (stb1.1948 No.123), Dewan Bangka, Dewan Belitung dan Dewan Riau bergabung dalam Federasi Bangka Belitung dan Riau (FABERI) yang merupakan suatu bagian dalam Negara Republik Indonesia Serikat (RIS).
Berdasarkan Keputusan Presiden RIS Nomor 141 Tahun 1950 kembali bersatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga berlaku undang-undang Nomor 22 Tahun 1948.
Pada tanggal 22 April 1950 oleh Pemerintah diserahkan wilayah Bangka Belitung kepada Gubernur Sumatra Selatan Dr. Mohd. Isa yang disaksikan oleh Perdana Menteri Dr. Hakim dan Dewan Bangka Belitung dibubarkan.
Baca Juga: Warna Warni Pelangi, Indahnya Pantai Tuing Desa Mapur Kepulauan Bangka Belitung
Sebagai Residen Bangka Belitung ditunjuk R. Soemardja yang berkedudukan di Pangkal Pinang. Berdasarkan UUDS 1950 dan UU Nomor 22 Tahun 1948 dan UU Darurat Nomor 4 tanggal 16 November 1956 Keresidenan Bangka Belitung berada di Sumatra Selatan yaitu Kabupaten Bangka dan dibentuk juga kota kecil Pangkalpinang.
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1957, Pangkalpinang menjadi Kotapraja. Pada tanggal 13 Mei 1971, Presiden Soeharto meresmikan Sungai Liat sebagai ibu kota Kabupaten Bangka.
