Network
Portalbangkalbelitung.com- Setelah banyak serangan yang dilancarkan oleh hacker Bjorka akhirnya Presiden Jokowi memutuskan tim khusus.
Meskipun pada awalnya Badan Intelijen Negara (BIN) bahkan tak mau mengakui jika ada kebocoran data akibat peretasan yang dilakukam hacker Bjorka.
Diketahui menanggapi kebocoran data yang disebabkan oleh hacker Bjorka tersebut, BIN menyatakan dengan tegas bahwa hal tersebut tidak benar atau hoax.
Baca Juga: Bareskrim Polri Bentuk Tim Khusus Usut Kasus Peretasan Data Oleh Hacker Bjorka
Badan Intelijen Negara mengatakan bahwasanya sampai saat ini dokumen dan surat menyurat presiden masih berlindung dengan aman.
Hal tersebut senada dengan perkataan yang dikeluarkan oleh Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto.
Wawan menyebutkan bahwa BIN selalu menjaga dengan ketat sistem keamanan sibernya dengan sistem enkripsi yang terus diperbaharui.
Baca Juga: BIN Tak Akui Bjorka Retas Dokumen Rahasia Jokowi, Tegaskan Tidak Benar dan Hoax: Masih Aman!
Bahkan disisi lain, kebocoran data dari serangan hacker Bjorka ini sempat dibantah melalui Mahfud MD, pemerintah tetap membentuk tim khusus setelah rapat yang dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta.
Tim khusus untuk menanggapi serangan yang dilancarkan hacker Bjorka ini sudah dikonfirmasi oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri yang merupakan salah satu lembaga yang termasuk kedalam timsus ini.
Pada waktu sebelumnya hacker ini mengklaim sudah meretas situs situs milik pemerintah bahkan ia mengklaim telah meretas dokumen rahasia milik Presiden Jokowi.
Sampai saat ini diketahui jika hacker Bjorka ini sudah membocorkan 1,3 miliar data SIM Card milik Kominfo, data pemilu milik KPU, data pelanggan IndiHome,serta surat rahasia untuk Presiden.
Untuk data SIM Card milik Kominfo berupa data Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon hingga tanggal registrasinya.
Sedang untuk data pemilu milik KPU, hacker Bjorka membocorkan data sebanyak 105 juta penduduk Indonesia berupa NIK, nomor Kartu Keluarga (KK) dan nama lengkap.
Ia juga membocorkan data pelanggan Indihome sebanyak 26 juta data pelanggan berupa email, NIK, IP Address, nama lengkap bahkan situs yang telah dikunjungi oleh pelanggan.
Setelah data data tersebut hacker Bjorka menggemparkan pemerintah Indonesia dengan mengklaim telah membocorkan dokumen milik Presiden pada tahun 2019 sampai 2021.
Hal hal tersebut menggambarkan betapa lemahnya keamanan data yang dikelola oleh pemerintah Indonesia saat ini.
Untuk menggapai semua hal yang dilakukan oleh Hacker Bjorka ini, saat ini aparat sedang memproses tentang semua kebocoran data ini.
Baca Juga: Hacker Bjorka: Luhut Binsar Pandjaitan Tidak Vaksin Booster, Benarkah?
Aparat saat ini sedang berusaha untuk mencari dalang dibalik kebocoran data ini dan memproses semua hal tersebut secara hukum.
Demi selesaikan semua hal yang disebabkan oleh hacker Bjorka, Presiden Jokowi akhirnya memutuskan untuk membentuk tim khusus.***
