Network
Portalbangkabelitung.com- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyampaikan pembelajaran tatapn muka terbatas dapat di mulai dari sekarang.
Awalnya Kemendikbud menargetkan bulan Juli untuk memulai pembelajaran tatap muka.
Vaksinasi Covid-19 pun sudah dilakukan ke tenaga pendidik di beberapa daerah. Belum merata memang, namun proses vaksinasi tetap berlanjut.
Baca Juga: UTBK-SBMPTN 2021 Akan Dilaksanakan Dalam 2 Gelombang, Cek Waktunya
Dalam hal ini, Nadiem Makarim menegaskan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang diumumkan pada Selasa 30 Maret lalu, mengatur sekolah tatap muka dan akan dimulai secepatnya.
Akan tetapi, sebelum menjalankan proses pembelajaran tatap muka, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Indonesia sebelum benar-benar membuka sekolah secara serentak nantinya.
Banyak yang harus dipersiapkan secara maksimal yakni mulai dari vaksinasi, kurikulum darurat, hingga prosedur dan protokol kesehatan di sekolah.
Sebagaimana disampaikan Menteri Nadiem dalam diskusi virtual, Persiapan Pembelajaran Tatap Muka, Kamis, 1 April 2021.
“Sejatinya, SKB 4 Menteri itu meminta sekolah-sekolah yang sudah siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka secepat mungkin. Dimulai dari sekarang juga,” kata Nadiem.
Selain itu, Nadiem juga menuturkan bahwa kementeriannya telah melakukan berbagai upaya untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas tersebut.
Adapun di antaranya, Nadiem menyebut pemberian prioritas vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidik serta pengalokasian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sebesar Rp52,5 triliun.
“Mau beli masker, mau beli sanitasi, hand sanitizer, mau beli alat-alat kaya termo gun itu sudah diperbolehkan,” kata Nadiem.
Baca Juga: Berikut Link Pendaftaran SMMPTN Barat 2021, Seleksi Masuk PTN Setelah SNMPTN dan SBMPTN
Namun hingga saat ini, sekitar 550 ribu guru dan tenaga pendidik telah menerima vaksinasi. Pemerintah menargetkan vaksinasi tenaga pendidikan yang jumlahnya sekitar 5,5 juta rampung pada Juni mendatang.
Lebih lanjut Nadiem menyampaikan bahwa teknis pembelajaran tatap muka nantinya, juga telah diatur agar tidak menimbulkan klaster baru.
Nadiem menjelaskan, seperti kapasitas dalam ruang kelas hanya boleh 50 persen yaitu 18 orang, wajib melakukan rotasi kehadiran murid yang terbagi minimum dalam dua shift, hingga mengatur jarak antar bangku 1,5 meter, dan pemakaian wajib masker.
Baca Juga: Kabar Gembira, Pendaftaran UTBK-SBMPTN 2021 Diperpanjang, Cek Perubahan Jadwalnya
Selain itu, Nadiem pun mengatakan bahwa keputusan pembelajaran tatap muka secara terbatas juga akan diserahkan sepenuhnya kepada orang tua.
“Orang tuanya bebas memilih untuk mengizinkan anaknya tatap muka atau di rumah saja Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ),” kata Nadiem, sebagaimana dikutip dari Pikiran-Rakyat.com.
Disamping itu, rencana pembelajaran tatap muka disambut baik oleh orang tua murid, setidaknya bagi Nima Sirait, Nima adalah seorang karyawan swasta, yang saat ini putranya duduk di kelas XI Sekolah Menengah Atas.
Terlebih menurutnya, pembelajaran tatap muka lebih efektif dibandingkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebab murid dengan guru bisa kontak langsung.
Baca Juga: Puasa Ramadhan 2021, Berikut Niat Puasa dan Doa Makan Sahur Dalam Bahasa Arab, Latin, dan Artinya
“Yang bikin guru bersemangat itu kan suasana yang hidup di kelas. Bikin otak anak-anak terbuka jadi aktif di kelas,” kata dia saat dihubungi oleh Anadolu Agency.
Sementara itu, Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menilai pemberian vaksinasi kepada guru dan tenaga pendidik belum merata hingga ke pelosok.
Begitupun menurutnya, penyelesaian program vaksinasi Covid-19 penting saat pemerintah akan membuka seluruh sekolah untuk pembelajaran tatap muka terbatas.
“Pastikan dulu vaksinnya, dari mulai guru, tenaga pendidik hingga tukang kebun vaksin dulu, jangan sampai pilih-pilih,” kata Unifah.
Baca Juga: Ini Daftar 44 Jurusan dan Kuota di Universitas Airlangga Pada SBMPTN 2021, Segera Daftar!
Tak hanya itu, namun menurut Unifah pemerintah juga harus menentukan kurikulum darurat saat pembelajaran tatap muka terbatas.
Sebab para murid akan kebingungan saat menjalankan pembelajaran yang akan dibagi dalam beberapa kloter ini.
“Harus ada kurikulum daruratnya, Kalau tidak nanti bingung anak-anak. Sekolahnya cuma 3 hari dalam seminggu, seperti apa kira-kira pembelajarannya,” ujar Unifah.
Tak hanya pembelajaran tatap muka, Unifah menuturkan bahwa yang tak kalah penting juga pemerintah tetap memperhatikan para siswa yang tidak memiliki akses internet untuk melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Baca Juga: Puasa Ramadhan 2021, Ini Doa Berbuka Puasa yang Diajarkan Rasulullah SAW Beserta Dalilnya
“Semua itu perlu ada panduan, pedoman, petunjuk, ada bahan ajar, dan ada kontrolnya,” kata Unifah.
Sebelumnya, pemerintah mengumumkan sekolah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka pada Januari lalu.
Namun kewenangan penuh izin pembelajaran sekolah tatap muka diberikan kepada pemerintah daerah dengan catatan tetap harus menekan laju penyebaran Covid-19 dan menerapkan protokol kesehatan.
Kendati demikian, pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh atas kebijakan ini untuk tetap dilakukan secara berjenjang.
Yakni mulai dari penentuan pemberian izin oleh pemerintah daerah, kanwil atau kantor Kementerian Agama, pemenuhan daftar periksa oleh satuan pendidikan, serta kesiapan menjalankan pembelajaran tatap muka.
Artikel ini telah terbit di media Pikiran Rakyat dengan judul "Pemerintah Dituntut Segera Rancang Kurikulum Darurat Sukseskan Pembelajaran Tatap Muka" yang tayang pada 3 April 2021.***
(Pikiran Rakyat/Nurul Khadijah)
