Network
Indonesia memperoleh kedaulatan setelah penandatanganan Konferensi Meja Bundar yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada RIS. Bentuk negara serikat yang disepakati pada Konferensi Meja Bundar ternyata tidak sesuai dengan cita-cita bangsa. Pada tanggal 19 Mei 1950 diadakan konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil RIS dan RI dengan keputusan inti kembali mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peristiwa politik yang terjadi pada masa Demokrasi Parlementer antara lain adalah tujuh kali pergantian kabinet, penyelenggaraan Pemilu pertama, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika, dan gangguan kemanan seperti, pemberontakan DI/TII, pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan RMS, dan pemberontakan PRRI/Permesta.
Kebijakan ekonomi yang dilaksanakan pada masa Demokrasi Parlementer di antaranya adalah Gunting Syafruddin, sistem ekonomi gerakan banteng, nasionalisasi perusahaan asing, Finansial Ekonomi (Finek), dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT). Kebijakan ekonomi yang dilaksanakan pada masa Demokrasi Terpimpin adalah Devaluasi Mata Uang Rupiah, dan mengeluarkan Deklarasi Ekonomi.
Kebijakan ekonomi yang dilaksanakan pada masa Orde Baru meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang. Program jangka pendek diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Adapun program jangka panjang diwujudkan dengan pembangunan jangka panjang dilakukan secara periodik lima tahunan.
Baca Juga: Rangkuman Kelas 7 Mapel Bahasa Indonesia Bab 3 Materi Menulis Artikel Ilmiah Populer Semester 1
Demikianlah rangkuman mapel IPS kelas 9 Bab 4 Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi semester 1.***
