Network
"Tidak ada yang pernah dijelaskan, kebijakan tidak pernah dijelaskan, ambang batas untuk apa yang dapat dimaafkan dan apa yang tidak dapat dimaafkan tidak pernah dijelaskan,” katanya.
Baca Juga: Pandemi Covid-19 di Tengah Perang, Rumah Sakit di Yaman Kewalahan
Tak lama setelah laporan itu terungkap, sekretaris pers Presiden Biden Jen Psaki melalui halaman Twitter-nya mengatakan bahwa pemerintah telah bekerja dengan dinas rahasia untuk memperbarui kebijakan.
"Kami mengumumkan beberapa minggu lalu bahwa Gedung Putih telah bekerja sama dengan dinas keamanan untuk memperbarui kebijakan guna memastikan bahwa penggunaan ganja di masa lalu tidak secara otomatis mendiskualifikasi staf dari tugas di Gedung Putih,” ujar Psaki.
Akibatnya, lebih banyak orang yang akan melayani dengan tingkat penggunaan narkoba yang rendah baru-baru ini.
"Intinya begini; dari ratusan orang yang dipekerjakan, hanya lima orang di Gedung Putih yang tidak lagi dipekerjakan karena kebijakan ini,” ungkapnya.
Seorang mantan juru bicara Dewan Keamanan Nasional, Tommy Vietor mengatakan kepada The Daily Beast bahwa tidak masuk akal untuk memeriksa kandidat yang menggunakan ganja sebelumnya.
Ia menambahkan, penggunaan narkoba hendaknya tidak digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipercaya menangani informasi yang menjadi kepentingan keamanan nasional.
Diketahui selama masa kepresidenan sebelumnya, pemecatan telah dilakukan setelah diketahui bahwa mereka telah menggunakan ganja.
