Network
Portalbangkabelitung.com - Saat ini penebangan hutan yang terjadi di Indonesia khususnya di Papua semakin mengkhawatirkan.
Hal ini pun menjadi sorotan salah satu media asing asal Australia yaitu Mirage News.
Penebangan hutan di wilayah Papua rencananya untuk dijadikan perkebunan sawit.
Baca Juga: Kentut di Wajah Orang Sakit Sebagai Metode Pengobatan, Pendeta di Afrika Selatan Jadi Sorotan Publik
Berdasarkan laporan terbaru dari kelompok pecinta lingkungan Greenpeace International, mereka mendesak Pemerintah pusat maupun daerah untuk menghentikan penebangan hutan.
Sejak tahun 2000, luas kawasan hutan yang dibebaskan untuk perkebunan di Provinsi Papua mencapai hampir 1 juta hektare yang diketahui hampir dua kali luas pulau Bali.
“Hampir tidak mungkin bagi Indonesia untuk memenuhi komitmennya dalam Perjanjian Paris jika sekitar 71,2 juta ton karbon hutan Papua dijadikan perkebunan sawit,” dikutip Portalbangkabelitung.com dari Pikiranrakyat-Bekasi.com.
Baca Juga: Setelah Pro dan Kontra Vaksin AstraZeneca, AS Hentikan Produksi Vaksin AstraZeneca
Laporan tersebut menemukan pelanggaran sistematis terhadap peraturan perizinan karena perkebunan didorong ke dalam kawasan hutan.
Lebih buruk lagi, langkah-langkah perlindungan hutan dan lahan gambut yang diperkenalkan oleh Pemerintah Indonesia belum menghasilkan reformasi yang dijanjikan dan terhambat oleh implementasi yang buruk dan kurangnya penegakan hukum.
“Faktanya, pemerintah Indonesia hanya dapat mengambil sedikit pujian atas penurunan deforestasi di Indonesia baru-baru ini,” tulis Mirage News.
Baca Juga: Langkah Antisipasi Penularan Virus Korona, Masjidil Haram Akan Dibersihkan 10 Kali Sehari
Sebaliknya, dinamika pasar, termasuk tuntutan konsumen untuk menanggapi hilangnya keanekaragaman hayati, kebakaran, dan pelanggaran HAM atas perkebunan sawit, yang sebagian besar bertanggung jawab atas penurunan tersebut.
Sayangnya, dengan melonjaknya harga minyak sawit dan kelompok-kelompok perkebunan memegang banyak lahan hutan yang belum dibuka di Papua Barat, yang dikhawatirkan bencana mungkin terjadi.
Pandemi Covid-19 hanya memperburuk situasi ketika pemerintah memperkenalkan UU Omnibus Law kontroversial tentang Penciptaan Lapangan Kerja.
