Network
Baca Juga: Mendapatkan Kecaman Dunia, Kudeta Militer Myanmar Tewaskan 543 Warga Sipil Diantaranya 44 Orang Anak-Anak
“UU tersebut dirancang oleh kepentingan oligarki untuk membongkar perlindungan lingkungan dan tenaga kerja,” katanya.
Selain itu, tidak ada kemajuan dalam pengakuan hak-hak masyarakat adat.
Hingga saat ini, tidak ada komunitas adat di Papua Barat yang berhasil mendapatkan pengakuan hukum formal dan perlindungan atas tanah mereka sebagai Hutan Adat.
Baca Juga: Kasus Langka, Bayi Laki-Laki di Irak Lahir dengan Tiga Alat Kelamin
Sebaliknya, mereka telah melihat tanah mereka diserahkan kepada perusahaan tanpa persetujuan bebas dan diinformasikan sebelumnya.
Pada akhir Februari 2021 lalu, tim peninjau izin yang dipimpin oleh Gubernur Provinsi Papua Barat merekomendasikan lebih dari selusin izin perkebunan dicabut dan kawasan hutan malah dikelola secara lestari oleh pemilik Asli mereka.
Jika Provinsi Papua juga mengambil sikap yang sama berani serta pemerintah pusat memberikan dukungan kepada kedua provinsi, maka hutan Papua Barat dapat diselamatkan dari penebangan hutan yang sudah terjadi di berbagai wilayah.
Sebagaimana artikel ini telah terbit di media PikiranRakyat-Bekasi.com dengan judul "Dinilai Kian Mengkhawatirkan, Media Australia Desak Indonesia Hentikan Penebangan Hutan di Papua" yang tayang pada 6 April 2021***(Pikiran Rakyat Bekasi/Rivan Muhammad)
