Network
Portalbangkabelitung.com - Saat ini penebangan hutan yang terjadi di Indonesia khususnya di Papua semakin mengkhawatirkan.
Hal ini pun menjadi sorotan salah satu media asing asal Australia yaitu Mirage News.
Penebangan hutan di wilayah Papua rencananya untuk dijadikan perkebunan sawit.
Baca Juga: Kentut di Wajah Orang Sakit Sebagai Metode Pengobatan, Pendeta di Afrika Selatan Jadi Sorotan Publik
Berdasarkan laporan terbaru dari kelompok pecinta lingkungan Greenpeace International, mereka mendesak Pemerintah pusat maupun daerah untuk menghentikan penebangan hutan.
Sejak tahun 2000, luas kawasan hutan yang dibebaskan untuk perkebunan di Provinsi Papua mencapai hampir 1 juta hektare yang diketahui hampir dua kali luas pulau Bali.
“Hampir tidak mungkin bagi Indonesia untuk memenuhi komitmennya dalam Perjanjian Paris jika sekitar 71,2 juta ton karbon hutan Papua dijadikan perkebunan sawit,” dikutip Portalbangkabelitung.com dari Pikiranrakyat-Bekasi.com.
Baca Juga: Setelah Pro dan Kontra Vaksin AstraZeneca, AS Hentikan Produksi Vaksin AstraZeneca
Laporan tersebut menemukan pelanggaran sistematis terhadap peraturan perizinan karena perkebunan didorong ke dalam kawasan hutan.
Lebih buruk lagi, langkah-langkah perlindungan hutan dan lahan gambut yang diperkenalkan oleh Pemerintah Indonesia belum menghasilkan reformasi yang dijanjikan dan terhambat oleh implementasi yang buruk dan kurangnya penegakan hukum.
“Faktanya, pemerintah Indonesia hanya dapat mengambil sedikit pujian atas penurunan deforestasi di Indonesia baru-baru ini,” tulis Mirage News.
Baca Juga: Langkah Antisipasi Penularan Virus Korona, Masjidil Haram Akan Dibersihkan 10 Kali Sehari
Sebaliknya, dinamika pasar, termasuk tuntutan konsumen untuk menanggapi hilangnya keanekaragaman hayati, kebakaran, dan pelanggaran HAM atas perkebunan sawit, yang sebagian besar bertanggung jawab atas penurunan tersebut.
Sayangnya, dengan melonjaknya harga minyak sawit dan kelompok-kelompok perkebunan memegang banyak lahan hutan yang belum dibuka di Papua Barat, yang dikhawatirkan bencana mungkin terjadi.
Pandemi Covid-19 hanya memperburuk situasi ketika pemerintah memperkenalkan UU Omnibus Law kontroversial tentang Penciptaan Lapangan Kerja.
Baca Juga: Mendapatkan Kecaman Dunia, Kudeta Militer Myanmar Tewaskan 543 Warga Sipil Diantaranya 44 Orang Anak-Anak
“UU tersebut dirancang oleh kepentingan oligarki untuk membongkar perlindungan lingkungan dan tenaga kerja,” katanya.
Selain itu, tidak ada kemajuan dalam pengakuan hak-hak masyarakat adat.
Hingga saat ini, tidak ada komunitas adat di Papua Barat yang berhasil mendapatkan pengakuan hukum formal dan perlindungan atas tanah mereka sebagai Hutan Adat.
Baca Juga: Kasus Langka, Bayi Laki-Laki di Irak Lahir dengan Tiga Alat Kelamin
Sebaliknya, mereka telah melihat tanah mereka diserahkan kepada perusahaan tanpa persetujuan bebas dan diinformasikan sebelumnya.
Pada akhir Februari 2021 lalu, tim peninjau izin yang dipimpin oleh Gubernur Provinsi Papua Barat merekomendasikan lebih dari selusin izin perkebunan dicabut dan kawasan hutan malah dikelola secara lestari oleh pemilik Asli mereka.
Jika Provinsi Papua juga mengambil sikap yang sama berani serta pemerintah pusat memberikan dukungan kepada kedua provinsi, maka hutan Papua Barat dapat diselamatkan dari penebangan hutan yang sudah terjadi di berbagai wilayah.
Sebagaimana artikel ini telah terbit di media PikiranRakyat-Bekasi.com dengan judul "Dinilai Kian Mengkhawatirkan, Media Australia Desak Indonesia Hentikan Penebangan Hutan di Papua" yang tayang pada 6 April 2021***(Pikiran Rakyat Bekasi/Rivan Muhammad)
