Network
Portalbangkabelitung.com- Majelis Umum PBB sedang mempersiapkan resolusi tidak mengikat yang mengutuk rezim militer di Myanmar, namun isi dari draf resolusi tersebut menjadi semakin kabur dibandingkan sebelumnya.
Resolusi ini akan menyerukan para negara-negara anggota untuk mengekang "aliran senjata" ke negara yang dilanda kekerasan bersenjata.
Baca Juga: Konflik Kepanjangan Di Mozambik, Kepala 2 Anak Kelaparan Dipenggal
Dewan Keamanan mengadakan pembicaraan informal tentang situasi di negara itu, terutama setelah militer menggulingkan Aung San Suu Kyi, pemimpin sipil terpilih, dan merebut kekuasaan pada 1 Februari lalu.
Proses itu memasukkan pembicaraan antara negara-negara barat dan anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang bertindak sebagai penengah dalam krisis tersebut.
Baca Juga: Baper! Inilah Bait Puisi Badai Pasti Berlalu
Menurut Diplomat yang dikutip Al Jazeera, kedua pihak akan melihat resolusi yang diadopsi oleh konsensus, bukan pemungutan suara.
Diplomat yang dikutip Al Jazeera mengatakan posisi China, sekutu utama Myanmar, masih belum diketahui. Setiap negara dapat meminta pemungutan suara diadakan, yang memungkinkan Beijing untuk abstain.
Baca Juga: Perang Hacker Korea Selatan Vs Korea Utara, Para Hacker Targetkan Objek Vital
Upaya pertama adalah melihat teks tentang Myanmar yang disetujui dihentikan sehingga diplomat Barat dapat bernegosiasi dengan negara-negara anggota ASEAN untuk mendapatkan dukungan sebesar mungkin untuk inisiatif tersebut.***
