Network
Portalbangkabelitung.com- Pasca jatuhnya pemerintahan Afghanistan ke Tangan Taliman memaksa Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) membuka pembicaraan untuk menciptakan pemerintahan baru di Afghanistan dan segera mengakhiri pertempuran di sana.
Selain itu Sekjen PBB Antonio Guterres, memperingatkan pembatasan Taliban terhadap hak asasi manusia dan peningkatan pelanggaran terhadap perempuan dan anak perempuan yang telah mereka lakukan selama ini.
DK PBB ini beranggotakan 15 negara telah mengeluarkan pernyataan resmi mereka untuk menekan ancaman teroris global di Afghanistan dan menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia setelah sebelumnya mengadakan pertemuan darurat.
Baca Juga: PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 23 Agustus, Berikut Beberapa Aturannya
“Kami tidak bisa dan tidak boleh meninggalkan rakyat Afghanistan,” kata Guterres kepada Dewan Keamanan, sebagaimana dikutip dari Pikiranrakyat-Depok.com dari Al Jazeera.
Pertemuan darurat DK PBB tentang Afghanistan itu diadakan pada di markas besar PBB di New York pada Senin, 16 Agustus 2021.
Pertemuan itu dilakukan setelah Taliban berhasil memasuki Kabul dan Presiden Ashraf Ghani meninggalkan Afghanistan sesaat setelahnya.
Baca Juga: Kenali Post Power Syndrome, Kondisi Saat Seseorang Kehilangan Kekuasaannya
DK PBB mengatakan pentingnya untuk memerangi terorisme yang muncul di Afghanistan guna memastikan negara-negara lain tidak terancam atau diserang.
“Bahwa baik Taliban maupun kelompok atau individu Afghanistan lainnya tidak boleh mendukung teroris yang beroperasi di wilayah negara lain mana pun," ucapnya.
Guterres mengatakan kepada DK PBN bahwa ia telah menerima laporan mengerikan tentang pembatasan ketat terhadap hak asasi manusia di di Afghanistan.
Baca Juga: Ketahui Bahasa Cinta Mana Yang Ditunjukkan Oleh Pasangan Untuk Dirimu
"Saya sangat prihatin dengan laporan tentang meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan dan anak perempuan Afghanistan," kata Gutters.
Ia juga mendesak semua pihak, terutama Taliban, untuk menahan diri demi melindungi nyawa dan memastikan bahwa kebutuhan manusia dapat terpenuhi.
Diketahui sebelumnya, Taliban pernah memerintah di Afghanistan antara tahun 1996 dan 2001.
Baca Juga: Rampungkan Transfer Manuel Locatelli, Ini Gaji Yang Diberikan Oleh Juventus
Dimana saat Taliban menguasai negara itu, perempuan tidak bisa bekerja, anak perempuan tidak diizinkan bersekolah.
Perempuan juga harus menutupi wajah mereka dan ditemani oleh kerabat laki-laki jika mereka ingin keluar dari rumah.
“Serangan terhadap warga sipil atau objek sipil harus dihentikan. Hak asasi manusia dan kebebasan dasar semua warga Afghanistan, terutama perempuan dan minoritas," kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield.
Baca Juga: Innalillahiwainnailaihirojiun, Mantan Manajer Timnas Indonesia, Andi Darussalam Meninggal Dunia
Di lain sisi, pihak Taliban telah mengeluarkan pernyataan yang bertujuan untuk menenangkan kepanikan.
Duta Besar Afghanistan untuk PBB Ghulam Isaczai yang sebelumnya telah berbicara kepada dewan bahwa dia berbicara untuk jutaan orang yang nasibnya tergantung pada keseimbangan, termasuk perempuan.
"Mereka akan kehilangan kebebasan untuk pergi ke sekolah, bekerja dan berpartisipasi dalam politik, ekonomi, dan kehidupan sosial negara," ujarnya.***
