Portalbangkabelitung.Com- Masyarakat pesisir (nelayan) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar aksi damai di Kantor PT Timah Tbk, Senin (05/04/21).
Mereka melakukan aksi guna menuntut PT Timah Tbk untuk menghentikan serta mencabut Surat Perintah Kerja (SPK) Tambang yang beroperasi diwilayah tangkap ikan nelayan.
Koordinator Lapangan Joni dalam kesempatan itu mengatakan bahwa aksi tersebut dilakukan tidak lain adalah terkait aktivitas pertambangan laut.
Baca Juga: Pemilihan Bujang Dayang Bangka Barat 2021 Dibuka, Ini Cara Pendaftaranya!
Menurut Joni, tuntutan yang dilakukan meminta PT Timah Tbk agar menghentikan aktivitas pertambangan sekaligus mencabut Surat Perintah Kerja (SPK).
"Kita tahu bahwa sistem yang dilakukan mereka sangat merugikan rakyat, apalagi ini terkait dengan mata pencaharian nelayan," ungkapnya.
"Masyarakat yang menerima kompensasi tersebut juga tidak ada kejelasan. Ini yang terjadi saat ini," sambungnya.
Baca Juga: Ombudsman Babel, Shulby Yozar Ariadhy Soroti Isu Tata Niaga Timah
Lanjutnya, terkait aktivitas pertambangan tersebut, Joni menyebut masyarakat pesisir sangat dirugikan akibat dari pencemaran aktivitas pertambangan laut.
"Akibat dari aktivitas pertambangan tersebut salah satunya adalah hasil tangkapan ikan nelayan semakin menurun," terangnya.
Hingga berita ini diturunkan, peserta aksi tersebut belum meninggalkan Kantor PT Timah Tbk. Diketahui mereka berencana menginap ditempat tersebut.***