Portalbangkabelitung.com- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung bongkar 4 nama yang menjadi tersangka kasus maling uang rakyat atau tindak pidana korupsi tunjangan transportasi DPRD Bangka Belitung, Kamis (8/9/2022).
Sebelum diumumkan, pihak Kejati Bangka Belitung (Babel) telah melakukan proses penyelidikan pada 30 November 2021 lalu terhadap dugaan maling uang rakyat.
Kemudian, ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi tunjangan transportasi pada Pimpinan DPRD Bangka Belitung Tahun 2017-2021.
Baca Juga: Cek Sosok 4 Tersangka Dugaan Korupsi Maling Uang Rakyat DPRD Babel
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Bangka Belitung, Ketut Winawa mengatakan 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka maling uang rakyat, yakni S selaku Sekretaris DPRD Babel, HA Wakil Ketua DPRD Babel, AC Wakil Ketua DPRD Babel dan DY Wakil Ketua DPRD Babel.
"Keempat orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan proses penyidikan dan didukung dua alat bukti yang sah," ujar Ketut Winata.
Disisi lain, Jaksa Agung ST Burhanudin juga menyoroti kinerja Kejati Bangka Belitung dalam upayanya memberantas kasus korupsi di daerah agar serius dalam menangani perkara dan menjaga kepercayaan masyarakat, sebagaimana dalam kunjungannya di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Senin 26 Juli 2022.
"Jangan main-main dalam upaya penanganan perkara, jaga integritas dan jangan nodai kepercayaan masyarakat," ujar Jaksa Agung.
Selain itu, Jaksa Agung juga menyampaikan kepada seluruh jajaran Kejati Bangka Belitung untuk tidak menjadikan keterbatasan sumber daya menjadi halangan atau hambatan atas penanganan perkara yang ditangani.
"Jangan jadikan keterbatasan sumber daya di wilayah hukum saudara sebagai alasan yang menghambat peningkatan kualitas penanganan perkara, melainkan jadikan keterbatasan itu sebagai tantangan," ucap Jaksa Agung ST Burhanudin, Senin 22 Agustus 2022 dalam Acara Pengambilan Sumpah, Pelantikan, dan Serah Terima Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung.
Baca Juga: Buntut Harga BBM Naik! Mahasiswa Lakukan Aksi Demo di Monas Menuntut Berantas Mafia BBM
Dalam upaya pemberantasan kasus korupsi di daerah, Kejati Bangka Belitung bergerak cepat untuk menindaklanjuti kasus tindak pidana transportasi Pimpinan DPRD Babel dan ditemukan perhitungan sekitar Rp 2,4 miliar kerugian negara.
"Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian sekitar Rp 2,4 miliar," sebut Ketut Winawa.
Lanjutnya, para tersangka dapat dijerat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undany RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (I) KUHP.
Baca Juga: Daftar Harga BBM Bangka Belitung Terbaru September 2022: Pertalite, Pertamax, dan Solar
"Untuk Subsider dikenakan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP," tambahnya.***