Portalbangkabelitung.com - Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid menuturkan bahwa hingga saat ini belum ada fraksi di MPR RI yang mengajukan secara resmi terkait amandemen UUD 1945 yang mengatur masa jabatan presiden.
"Secara resmi belum ada yang mengusulkan ke MPR RI. Masih sebatas wacana di publik," kata Jazilul saat dikonfirmasi, Senin 15 Maret 2021.
Seperti diketahui, wacana terkait perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode belakangan ramai menjadi pembahasan.
Baca Juga: Versi Muhammadiyah, Ketinggian Matahari di -18 derajat di Bawah Ufuk Masuk Waktu Salat Subuh
Wacana itu mulai mencuat usai inisiator Partai Ummat, Amien Rais menduga ada sinyal politik yang mengarah pada jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menjabat tiga periode.
Meski begitu Jazilul mengatakan, bahwa sah-sah saja jika nantinya ada yang mengusulkan secara resmi untuk melakukan amandemen UUD 1945.
"MPR terbuka untuk menerima usulan tersebut sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku dalam amandemen UUD 1945," tuturnya.
Baca Juga: Soal Wacana Presiden 3 Periode, Haikal Hassan: Kalian Rubah Saja Lah, Mumpung Kalian Sedang Berkuasa
Lebih jauh Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungkapkan bahwa amandemen UUD 1945 bukanlah perkara yang mudah.
Sebab dalam amandemen diperlukan kehendak kuat dari masyarakat sehingga memang amandemen bisa dilakukan.
Baca Juga: Ini Dampak Pandemi Pada Kesehatan Mental Generasi Muda, Menurun 80 Persen
"Tidak perlu saling curiga, amandemen bukanlah sesuatu yang dilarang. MPR RI pada masa pak Amien Rais melakukan amandemen juga," kata dia.
Baca Juga: Amien Rais Singgung Kudeta Moeldoko ke AHY, Ada Kalimat Lurah
"Buktikan saja dugaannya, asal konstitusional tidak masalah. Yang dilarang itu gerakan inkonstitusional sebab Kita negara hukum," tuturnya.
Artikel ini telah terbit di media Pikiran-Rakyat.com dengan judul "Wakil Ketua MPR Sebut Wacana Presiden Tiga Periode Belum Ada Usulan Resminya" yang tayang pada Senin, 15 Maret 2021.*** (Pikiran-Rakyat/Muhammad Rizky Pradila)