Portalbangkabelitung.com- Forum Pimred PRMN membuat surat pernyataan tentang perpanjangan PPKM Darurat.
Meninjau keputusan Menko PMK yang mengatakan bahwa PPKM Darurat Jawa-Bali akan dilakukan sampai akhir Juli 2021, forum Pimred PRMN pun menyumbangkan tanggapannya.
Salat satu pernyataan tersebut berisikan tentang upaya membantu masyarakat dan mendesak UU Nomor 6 Tahun 2018.
Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat bisa terbantu dengan harapan agar pandemi Covi-19 ini segera berlalu.
Pemerintah melalui Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Jumat 16 Juli 2021, mengumumkan memperpanjang PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat Jawa-Bali hingga akhir Juli 2021.
PPKM Darurat Jawa-Bali, yang telah diperluas ke beberapa daerah di luarnya memiliki tujuan utama menurunkan angka positif (positivity rate) Covid-19. Untuk itu, mobilitas dan kegiatan masyarakat harus dibatasi.
Baca Juga: Sinopsis Sinetron Ikatan Cinta Sabtu, 17 Juli 2021 di SCTV: Al Semakin Dekat dengan Kemenangan
Atas kebijakan pemerintah yang telah berjalan sejak 3 Juli itu, Forum Pimpinan Redaksi (Pimred) Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) menilai efektivitas PPKM Darurat masih jauh dari harapan. Indikasi tidak efektifnya PPKM Darurat terlihat dari angka positif Covid-19 yang masih terus bertambah signifikan.
Pada 3 Juli 2021, hari pertama pelaksanaan PPKM Darurat, angka positif Covid-19 sebanyak 27.913 kasus. Rata-rata 7 hari terakhir 23.270 kasus.
Setelah dua pekan PPKM Darurat, angka positif Covid-19 pada 15 Juli 2021 56.757 kasus. Rata-rata 7 hari terakhir 44.145 kasus.
Baca Juga: Link Nonton Film Turki Ayla the Daughter of War Sub Indo, Mengangkat Kisah Nyata yang Penuh Haru
Tidak efektifnya PPKM Darurat diperburuk jangkauan bansos (bantuan sosial) yang tidak merata. Sehingga, mobilitas masyarakat tidak sepenuhnya bisa dicegah. Banyak masyarakat yang harus tetap bekerja di luar rumah, khususnya pekerja sektor informal yang berpendapatan harian.
Di sisi lain, penegakan PPKM Darurat di lapangan sebagiannya memperlihatkan sikap aparatur yang kurang simpatik. Sehingga, beredar sejumlah video viral yang memperlihatkan tidak simpatiknya aparatur dalam penegakan.
Forum Pimred PRMN menilai, apa pun istilah yang dipergunakan pemerintah, termasuk PPKM Darurat, secara substansi adalah kebijakan karantina wilayah. Karena itu, Forum Pimred PRMN mendesak pemerintah konsisten melaksanakan kewajibannya sesuai amanah UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Baca Juga: Rizky Billar dan Lesti Kejora Beli Sapi Kurban, Harga Kisaran Rp 100 Juta dengan Berat Hampir 700 Kilogram
Dalam UU itu disebutkan, jika pemerintah melakukan karantina wilayah, harus memenuhi sejumlah kewajibannya antara lain:
1. Memberikan perlakukan yang sama kepada semua warga negara dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan (pasal 7);
2. Memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada setiap warga sesuai kebutuhan medis, menjamin kebutuhan pangan, kebutuhan kehidupan sehari-hari selama karantina (pasal 8);
3. Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warga negara yang menjalani karantina rumah atau isolasi mandiri (pasal 52);
4. Menjamin kebutuhan dasar warga negara yang menjalani karantina wilayah (pasal 55);
Baca Juga: Hakim Vonis Edhy Prabowo 5 Tahun Penjara Serta Hak Politiknya Dicabut Dalam Kasus Korupsi Benih Lobster
Merespons kebijakan perpanjangan PPKM Darurat Jawa-Bali sampai akhir Juli 2021 serta pemotretan dinamika ekonomi, sosial, dan budaya yang berkembang di masyarakat, Forum Pimred PRMN menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Mendesak pemerintah benar-benar menjalankan amanah UU Nomor 6 Tahun 2018, terutama mengenai kewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang menjalani PPKM Darurat, tanpa diskriminasi;
2. Mengevaluasi total manajemen penyaluran bansos dan menjamin seluruh kebutuhan masyarakat yang usaha/bisnis atau pendapatannya terganggu akibat pelaksanaan PPKM Darurat, agar tidak terjadi komplikasi ekonomi dan sosial yang semakin parah;
3. Mendesak pemerintah memberikan perlindungan kepada usaha ultra mikro, mikro, dan kecil, yang terdampak langsung dari PPKM Darurat, seperti pedagang keliling harian atau pedagang kaki lima (PKL);
Baca Juga: Idul Adha 2021: Menteri Agama Umumkan Larangan Mudik, Shalat Ied di Rumah Saja
4.Mendesak aparatur di lapangan untuk melakukan pendekatan persuasif dan humanis dalam penegakan PPKM Darurat serta menghindari segala bentuk represivitas;
5. Meminta para pejabat pemerintah untuk konsisten dalam menjalankan pengendalian pandemi Covid-19 dengan memberikan teladan yang baik dan penuh empati, agar tidak terjadi distrust kepada pemerintah;
6.Menyerukan segenap masyarakat Indonesia yang memiliki kelapangan ekonomi membantu tetangga terdekat yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh Covid-19.
Baca Juga: Mesra! Rizky Billar dan Lesti Kejora Menjelang Idul Adha 2021 Siapkan Sapi Kurban, Pasangan Romantis!
Pernyataan sikap Forum Pimred PRMN disampaikan dengan harapan agar pandemi Covid-19 bisa segera terkandali dan masyarakat bisa beraktivitas dengan normal kembali.
Tanggapan forum Pimred PRMN tersebut dilayangkan dalam bentuk surat pernyataan.***