Network
Selain itu, dirinya pun menegaskan bahwa hal tersebut sangat mengecewakan, karena baik tunjangan kinerja pemerintah daerah maupun Kementerian/Lembaga (K/L) sudah ditingkatkan.
Kemudian tidak hanya itu, berbagai upaya pencegahan adanya tindakan tidak terpuji tersebut juga telah dilakukan, seperti digiatkannya wilayah birokrasi bersih dan melayani serta bebas korupsi.
Baca Juga: Habib Rizieq Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, Polisi Layangkan Ultimatum Keras
"Namun kalau 30 persen masyarakat kita mengakui masih harus bayar sogokan untuk pelayanan, itu adalah suatu indikator yang perlu dilihat lagi strategi kita dalam memperbaiki birokrasi," kata Sri Mulyani dikutip Portalbangkabelitung.com.
Bahkan menurutnya, hal tersebut tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga sering di daerah.
Bahkan dalam feedback di media sosial, masih banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan pelayanan daerah atau pusat.
Baca Juga: 5 Ide Bisnis dan Usaha Terbaru Hasilkan Untung Besar, Cepat Kaya! Ayo Simak Ide Bisnis Terbaik Ini
"Buat mereka pemerintah itu satu. Kita lihat dinas daerah mendapatkan feedback masih tidak baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini tertangkap dalam survei transparansi internasional," ujar Sri Mulyani.
Oleh sebab itu, dia menyatakan bahwa menjaga integritas merupakan ujian yang sangat penting.
Terutama ketika pemerintah berupaya menangani serta mengatasi dampak pandemi Covid-19 melalui uang negara.
