Network
Portalbangkabelitung.com - Penyelidikan dugaan korupsi terkait bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial yang menyeret nama Juliari Batubara terus berlanjut
Terbaru, KPK mengingatkan semua pihak agar tidak menghilangkan dokumen yang berkaitan dengan bantuan sosial (bansos) Covid-19.
Deputi Penindakan KPK, Karyoto mengatakan, dokumen kenegaraan wajib ada di tempatnya, dan pertanggungjawaban atas dokumen negara tersebut harus ada setiap waktu.
Baca Juga: Diduga Terkait Korupsi, Beberapa Pejabat Kemensos juga Diangkut KPK Prihal Bantuan Sosial Covid-19
"Pada prinsipnya kalau itu namanya dokumen negara itu wajib ada di tempatnya, seperti di Kemensos ini yang namanya dokumen negara sebagai pertanggungjawaban per waktu harus ada," kata Karyoto di Gedung KPK Jakarta, Selasa 16 Februari 2021.
Karyoto menegaskan, jika ada dokumen kasus dugaan korupsi bansos di Kementerian Kesehatan yang menyeret Mensos Juliari P. Barubara hilang akan dikenakan pasal terpisah.
"Kalau menghilangkan ada pasal sendiri nanti," ucapnya.
Baca Juga: Atas Penangkapan Edhy Prabowo, Presiden Jokowi Tetap Hormati Proses Hukum di KPK
Di sisi lain, Karyoto menampik jika kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Covid-19 disebut mandek.
Menurut Karyoto, kedeputiannya terus melakukan koordinasi rutin untuk mengungkap temuan dan menyampaikannya kepada pimpinan KPK.
