Network
Portalbangkabelitung.com - Hari ini, Jumat, 5 Maret 2021, Kongres Luar Biasa (KLB) yang penuh pertentangan di tubuh Partai Demokrat terlaksana.
Kongres Luar Biasa ini dilaksanakan di Deli Serdang Sumatera Utara.
Hasil dari KLB 2021 tersebut adalah menetapkan secara resmi Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Dengan demikian, terjadi dualisme kepemimpinan karena menurut hasil Munas 2020, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan ketua umum yang sah.
Atas peristiwa ini lahir dua skenario, yang mungkin berlangsung di tubuh partai mercy.
KLB 2021 Demokrat di Deli Serdang meniadakan pula Majelis Tinggi yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan kemudian didirikan Dewan Pembina, dengan Marzuki Alie sebagai ketuanya.
Dua skenario yang mungkin dilangsungkan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari, yang dijumpai di sela konferensi pers AHY, di Jakarta, Jumat sore.
“(Penetapan kepengurusan baru) Dengan AD/ART-nya sendiri yang katanya mirip dengan Kongres Demokrat 2005, pasti ke depan akan terjadi perdebatan politik,” kata Qodari.
Belajar dari partai lain yang mengalami dualisme kepengurusan, dualisme kepemimpinan ini, kata Qodari, mungkin akan berproses di pengadilan.
Mulai dari tingkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi, yakni Mahkamah Agung.
“Berdasarkan pengalaman partai lainnya, terselenggara sengketa memakan waktu beberapa tahun,” ucap dia.
“Nanti setelah beberapa tahun, baru diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan berproses di KPU,” katanya menambakan.
Baca Juga: Fadli Zon Sentil Jokowi soal Izin Pencarian Harta Karun di Laut, Singgung Nasionalisme
Qodari menyatakan, jika melihat jadwal Pemilu pada 2024, maka harusnya sengketa itu segera selesai.
Sebab, konflik berlarut-larut bisa mengorbankan sistem demokrasi dan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara.
“Kalau nanti keduanya mengajukan calon, karena KPU bisa jadi katakanlah korban. Karena didesak kubu munas 2020 dan kubu KLB 2021,” ucap dia.
Baca Juga: Jangan Khawatir, Wapres Ma'ruf Amin Infokan Program Prakerja akan Dianggarkan Hingga 2022
Namun, skenario yang kedua, yakni meniru pengalaman dualisme di Partai Golkar.
Kala itu, terjadi konflik dua kepengurusan antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.
Munas rekonsiliasi pun diselenggarakan dengan tidak diikuti kedua ketua, melahirkan nama baru memimpin partai pohon beringin Setya Novanto.
Baca Juga: PDIP Heran Anies Baswedan dan Ahmad Riza Beda Pendapat soal Skateboard
Sementara jalur hukum ditempuh dalam persengketaan Muhaimin Iskandar melawan Gus Dur di PKB, serta Djan Fariz melawan Surya Dharma Ali PPP.
“Saya cenderung melihat berdasarkan dinamika yang terjadi, Partai Demokrat ini akan menjalani skenario PKB,” ujarnya.
Sehingga legitimasi finalnya nanti, ialah melalui hasil persidangan.
Baca Juga: Kominfo Ingatkan Masyarakat Untuk Tidak Mem-posting Sertifikat Vaksinasi, Berikut Alasannya!
Sebagaimana Artikel ini telah terbit di media Pikiran-rakyat.com dengan judul "KLB Angkat Moeldoko Jadi Ketum Demokrat, Ada Dua Skenario Dualisme Kepemimpinan ke Depannya" yang tayang pada Jumat 5 Maret 2021.*** (Pikiran-rakyat/Gita Pratiwi, Amir Faisol)
