Network
Portal Bangka Belitung- Hingga saat ini Pemerintah Arab Saudi belum juga mengumumkan kepastian terkait penyelenggaraan haji tahun 2021, termasuk jumlah kuota jemaah haji.
Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah apabila terdapat potensi pembatasan secara ketat terhadap jumlah kuota haji.
Pemerintah juga telah melakukan pembahasan terkait penyelenggaran haji 2021 melalui acara Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR, di Gedung Parlemen Senayan, pada Senin 31 Mei 2021.
Baca Juga: Nilai-Nilai Luhur Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa
Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama RI menyampaikan bahwa saat itu waktu persiapan penyelenggaraan haji berdasarkan simulasi Tim Mitigasi Haji telah menunjukan batas akhir.
“Berdasarkan simulasi yang kita lakukan, jika jemaah diberangkatkan sebanyak 5 persen saja, maka kita semestinya sudah mendapatkan kepastian kuota pada 25 Mei 2021. Itu sudah lewat. Bahkan, jika jemaah diberangkatkan hanya 1,8 persen, harusnya kepastian kuota tanggal 28 Mei. Sudah lewat juga,” ungkap Yaqut, seperti dikutip PortalBangkaBelitung.com dari laman resmi Kemenag, pada Selasa 1 Juni 2021.
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto juga menyampaikan apabila pemberangkatan jemaah haji pada tahun ini harus dibatalkn seperti tahun 2020 lalu kareena pemerintah Arab Saudi menutup akses jemaah haji, maka hal itu bukanlah kesalahan pemerintah Indonesia.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta Malam Ini 31 Mei 2021, Terbongkar Rahasia Mang Dadang Soal Kubur Nindy
“Sepertinya jemaah haji belum tentu berangkat di tahun ini. Saya kira bila ini terjadi (pembatalan pemberangkatan) ini kesalahannya bukan di Indonesia, jika Saudi menutup akses bagi jemaah haji di luar 11 negara,” kata Yandri dalam pernyataan.
Yandri menyampaikan selama ini pemerintah Indonesia sudah mempersiapkan teknis pelaksanaan haji tahun 2021 secara maksimal.
"Mitigasinya luar biasa, dari segala persiapan secara teknis, kami sudah melihat kesungguhan dari Kementerian Agama,” kata Yandri.
Baca Juga: Viral, Kedapatan Curi Kotak Amal, Bocah Asal Aceh Diikat dan Diseret Seperti Hewan, Gus Umar: Biadab Banget
Kendati begitu, namun hal tersebut belum sepenuhnya difinalisasi karena negara Indonesia belum menerima kepastian lebih lanjut dari pemerintah Arab Saudi.
Beberapa persiapan yang belum dapat terselesaikan yaitu berupa kontrak penerbangan, pelunasan Bipih, penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas maupun pelaksanaan bimbingan manasik.
Oleh karena itu, Yandri menuturkan bahwa pihaknya akan mendukung apapun keputusan Pemerintah Indonesia atas kebijakan haji tahun ini apabila sudah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Sejarah dan Fakta Menarik Lambang Negara Garuda Pancasila, Kamu Wajib Tahu!
“Maka kami, akan mendukung, akan membackup dan sama-sama bertangung jawab bila mana apa pun keputusan Pemerintah Indonesia terhadap kebijakan haji tahun ini bila mana sudah komunikasi dengan Presiden Jokowi,” kata Yandri.
Dirinya juga kembali menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sudah sangat siap untuk memberangkatkan calon jemaah haji, termasuk dari sisi anggaran maupun semua aspek yang diperlukan.
Namun, Yandri juga menuturkan bahwa semua tergantung dari kebijakan Pemerintah Arab Saudi dalam menentukan boleh atau tidaknya untuk memberangkatkan calon jemaah haji.
Baca Juga: CPNS dan PPPK 2021 Ditunda? Kapan Pendaftaran Dibuka? Berikut Penjelasan BKN Lengkap dengan Surat Edaran
“Tapi sekali lagi, yang memiliki kebijakan untuk menentukan boleh atau tidak berangkat adalah Saudi Arabia,” ujar Yandri.***
