Network
Portalbangkabelitung.com- Dilangsir dari pikiran-rakyat.com, Pemerintah berencana memajaki sekolah, namun hal tersebut terus mendapat penolakan dari berbagai pihak terutama dari ormas Muhammadiyah.
Muhammadiyah secara resmi menolak tegas rencana pemerintah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sekolah.
Wacana itu tampak dari Revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Baca Juga: 5 Obat Mengobati Ejakulasi Dini, Khusus Buat Pria Agar Kuat di Ranjang!!
"Muhammadiyah tegas menolak, sangat berkeberatan dengan rencana penerapan PPN di bidang pendidikan," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir dalam keterangannya pada Minggu, 13 Juni 2021.
Para perumus konsep dan pengambil kebijakan atau pejabat di Indonesia untuk menghayati, memahami, dan membumi dalam realitas kebudayaan bangsa Indonesia.
Haedar meminta, Indonesia jangan dibawa pada rezim ideologi liberalisme dan kapitalisme.
Baca Juga: Ferdinand Hutahaean dan Hidayat Nur Wahid Saling Serang di Twitter, Begini Cuitannya!
Dia melihat, justru ormas keagamaan yang menyediakan lembaga kependidikan seperti Muhammadiyah, NU, Kristen, Katolik, dan sebagainya harus mendapatkan penghargaan.
"Bukan malah ditindak dan dibebani pajak yang pasti memberatkan," sebutnya.
