Network
/photo/2020/10/28/3658332838.jpeg)
Ketiga, stop KKN dan hentikan oligarki politik di Indonesia. Keempat, stop eksploitasi dan kapitalisasi Sumber Daya Alam Indonesia.
Kelima, hapuskan kapitalisasi pendidikan di Indonesia. Keenam, stop tindakan represif aparat.
Baca Juga: 212,87 Gram Jenis Narkotika Dimusnahkan oleh Kejari Kota pangkalpinang
Dan yang ketujuh, mendesak pemerintah agar fokus dan serius menanggulangi Pandemi Covid-19.
Terkait dengan represifitas aparat yang akhir-akhir ini menjadi sorotan berbagai elemen dalam pengamanan aksi-aksi massa.
HIMA PERSIS sangat menyesalkan hal ini karena telah mencederai semangat Demokrasi di kalangan pemuda yang kritis.
Baca Juga: Gandeng LPDP, Kemenag Sediakan Beasiswa Bagi Dosen PTKI
Menurut Budi Ritonga, Pengurus Pusat HIMA PERSIS juga sebelumnya telah mengkritik cara-cara represif aparat dalam merespon dan mengawal aksi massa tolak Omnibus Law pada tanggal 7-8 Oktober beberapa waktu.
Aksi massa tersebut merupakan respon terhadap pengesahan RUU Cipta Lapangan Kerja yang dinilai cacat prosedur dan minim sosialisasi publik juga substansinya sangat sarat dengan kepentingan sektoral.
“Kita sudah kritik itu. Kader-kader kita di daerah-daerah banyak ada yang dipukuli, ditendang, ditembaki gas air mata. Bahkan, seperti di Tanjung Oinang, Kepri dan Di Pekanbaru sampai berakhir di Rumah Sakit," katanya.
