Portalbangkabelitung.com - Dinamika perpolitikan di Myanmar saat ini masih terus berlangsung dan makin memanas.
Hal ini bermula ketika adanya aksi perebutan kekuasaan atau kudeta pleh militer Myanmar terhadap pemerintah sipil.
Penahanan terhadap sejumlah pejabat tinggi sipil di negara itu juga dilakukan oleh militer Myanmar, salah satunya tokoh peraih nobel perdamaian Aung San Suu Kyi.
Baca Juga: Percaya Rayuan Penipu, Seorang Dokter India Habiskan Rp140 M untuk 'Lampu Aladin'
Kudeta dan penahanan yang dilakukan oleh militer Myanmar tersebut ditolak oleh warga sipil di negara itu dengan melalui aksi unjuk rasa.
Namun, unjuk rasa warga sipil yang menolak pemerintahan militer mendapatkan tindakan kekerasan dari pasukan keamanan hingga menimbulkan korban jiwa.
Terbaru, Pemerintah Singapura mengimbau warganya yang tinggal atau sedang berada di Myanmar mempertimbangkan diri untuk pulang menyusul peningkatan kekerasan.
Baca Juga: Empat Minggu Selidiki Asal-Usul Covid-19, WHO Akan Umumkan Hasil Laporan pada 15 Maret 2021
"Meningkatnya ketegangan akibat bentrokan demonstran dan aparat keamanan, serta naiknya korban warga sipil, maka Kementerian Luar Negeri sangat menyarankan warga Singapura untuk menunda semua perjalanan menuju ke Myanmar," kata Kementerian Luar Negeri Singapura dalam keterangannya seperti dikutip Portalbangkabelitung.com dari Pikiran-Rakyat.com .
Kementerian luar negeri meminta warga Singapura di Myanmar mempertimbangkan untuk segera meninggalkan negara itu segera selagi bisa menggunakan penerbangan komersial yang masih bisa diakses.
"Warga negara Singapura yang memilih untuk tetap berada di Myanmar, kami sangat menyarankan agar tetap berada di rumah sebisa mungkin dan menghindari perjalanan yang tidak mendesak, khususnya di area–area di mana unjuk rasa terjadi," ujar Kementerian Luar Negeri Singapura.
Baca Juga: Kekayaan Jack Ma Merosot Setelah Kritik Aturan Tiongkok
Kementerian juga meminta warganya yang memilih bertahan di Myanmar untuk tetap waspada dan memantau pemberitaan media lokal dengan ketat.
Warga Singapura di Myanmar yang membutuhkan bantuan, juga dipersilakan menghubungi kantor Kedutaan Besar Singapura di Kota Yangon.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dalam menegaskan kembali dukungan negaranya untuk pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua ASEAN Brunei pada 1 Februari yang menegaskan kembali pentingnya prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam ASEAN.
Baca Juga: Tidak Terima Tuduhan Pemerkosaan Paksa, Tiongkok Sebut Wanita Uighur Pezina dan Pembohong
Ini termasuk kepatuhan pada prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, pemerintahan yang baik serta penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.
"Kami juga telah menyerukan dialog, rekonsiliasi, dan kembali ke normalisasi sesuai dengan keinginan rakyat Myanmar," tutur Balakrishnan.
Sebagaimana artikel ini telah terbit di media Pikiran-Rakyat-com dengan judul "Krisis Politik Kian Memanas, Singapura Minta Warganya di Myanmar Pulang" yang tayang pada 6 Maret 2021***(Pikiran Rakyat/Billy Mulya Putra)