Network
Namun, meski menyetujui pemilu ulang yang dibuat militer, RI meminta pemilu harus dipastikan terselenggara dengan adil dan inklusif.
Baca Juga: Kunjungan Kerja Jokowi ke NTT Timbulkan Kerumunan, Politikus PKS: Harusnya Istana Bisa Antisipasi
Dalam berita itu dituliskan bahwa dua pejabat senior Indonesia secara anonim mengatakan bahwa solusi yang dipimpin secara diplomatis harus fokus pada pencegahan pertumpahan darah.
Ini akan membuat militer menghormati komitmennya untuk mengadakan pemilihan baru dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang.
Indonesia juga disebut meminta ASEAN untuk memfasilitasi dialog antara junta dan pengunjuk rasa. Proposal RI itu, kabarnya, sudah mendapat dukungan beberapa negara ASEAN.
Baca Juga: Usai Kasus Narkoba Kompol Yuni, Terkuak Lagi 7 Personel Polri Positif Narkoba di Jambi
Seperti diketahui, Pemimpin Myanmar yang dipilih secara Demokrasi, Aung San Suu Kyi, politisi senior di Liga Nasionalnya untuk Demokrasi (NLD) dan anggota Komisi Pemilihan Dunia ditangkap pada dini hari 1 Februari.
Militer mengklaim, mereka harus mengambil tindakan karena penipuan dalam pemilihan umum di Myanmar pada November lalu.
Sedangkan lembaga Pemilihan yang ditugaskan untuk menyelidiki kecurangan pemilu Myanmar telah menolak klaim militer.
Baca Juga: Maestro Tari Legong Meninggal Dunia, Jubir Presiden: Selamat Jalan Pelestari Kebudayaan Indonesia
