Network
Portalbangkabelitung.com - Pandemi Covid-19 masih berlangsung di banyak negara, salah satunya Korea Utara.
Dalam menekan angka penularan virus pemerintah Korea Utara melakukan pembatasan drastis.
Hal ini menyebabkan warga Korea Utara kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh seorang penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Baca Juga: Inggris Usahakan Pengembangan Vaksin Untuk Varian Baru Virus Corona
Dalam laporan yang diungkap penyidik PBB itu, tindakan pembatasan ketat di Korea Utara telah memperburuk situasi dan berimbas pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta kesulitan ekonomi bagi rakyat Korea Utara.
Korea Utara mengklaim bahwa tidak memiliki kasus Covid-19, meskipun berbatasan langsung dengan wilayah China.
Pemerintah telah memberlakukan penutupan di perbatasan, dan melarang sebagian besar perjalanan internasional hingga membatasi perjalanan domestik dalam setahun terakhir.
Baca Juga: Makin Mencekam, Gadis 19 Tahun Tewas Tertembak Dalam Aksi Unjuk Rasa di Myanmar
Hal itu disampaikan usai sejumlah diplomat Rusia dan keluarga mereka, meninggalkan negara itu. Delapan orang ini, termasuk seorang anak berusia tiga tahun, dipaksa melakukan perjalanan 32 jam dengan kereta api dan dua jam dengan bus dari Pyongyang untuk mencapai perbatasan Rusia.
Tomas Ojea Quintana, penyidik khusus dari PBB untuk hak asasi manusia di negara itu mengungkapkan keprihatinan, hal itu dimuat dalam sebuah laporan yang dipublikasikan oleh Reuters pada hari Rabu, 3 Maret 2021.
