Network
Berdasarkan isi dari laporan tersebut, ia mengatakan bahwa isolasi lebih lanjut dari Republik Demokratik Rakyat Korea alias Korea Utara dengan dunia luar selama pandemi Covid-19, tampaknya memperburuk pelanggaran hak asasi manusia.
Baca Juga: Ikuti Tren Ramah Lingkungan, LOreal Targetkan Bahan Ramah Lingkungan
Ojea Quintana mendesak pihak berwenang Korea Utara memastikan konsekuensi negatif dari tindakan pencegahan itu tidak berdampak lebih besar, yakni daripada dampak pandemi itu sendiri.
Jumlah diplomat asing di Korea Utara juga telah menyusut tahun lalu, dengan banyak kedutaan besar Barat tutup, dengan alasan larangan mutasi staf sebagaimana dikutip Portalbangkabelitung.com dari Pikiran-rakyat.com.
Akan tetapi, belum ada jawaban secara langsung atas laporan yang dimuat Reuters, dari hasil penyidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa.
Baca Juga: Harapan Baru Bagi Para Penderita HIV/AIDS, Ditemukan Kelompok Orang yang Kebal Alami
Dalam hal ini juga Pyongyang tidak mengakui mandat penyelidik PBB, dan sebelumnya menolak tuduhan PBB atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh negara itu.
Ojea Quintana mengungkapkan, pengurangan perdagangan dengan China telah menyebabkan penurunan secara signifikan dalam aktivitas pasar, menurunkan pendapatan bagi banyak keluarga yang bergantung pada aktivitas pasar berskala kecil.
“Terjadi kekurangan barang-barang kebutuhan pokok, obat-obatan, input pertanian untuk pertanian dan bahan mentah untuk pabrik-pabrik milik negara,” kata Ojea Quintana.
Penyelidik juga menyuarakan keprihatinan bahwa topan dan banjir tahun lalu dapat menyebabkan krisis pangan yang serius.
