“Tindakan Facebook hari ini paling baik dipahami sebagai upaya lobi yang agresif,” tulis jurnalis Amerika Judd Legum di Twitter.
Marcus Strom, presiden MEAA, persatuan untuk orang-orang yang bekerja di media Australia, mengatakan Facebook mungkin khawatir negara lain mungkin mengadopsi undang-undang serupa.
"Ini bukan hanya tentang Australia," katanya kepada Al Jazeera.
Mereka mengkhawatirkan preseden global, ini adalah langkah monopoli klasik yang dilakukan oleh perusahaan kuat yang mencoba mendikte apa yang dilakukan masyarakat.
Padahal dalam masyarakat demokratis, masyarakat sipil yang perlu menentukan bagaimana perusahaan teknologi beroperasi.***
Artikel ini telah terbit di media Pikiran Rakyat dengan judul "Gara-gara Harus Bayar Konten Berita, Facebook Pilih Blokir Media Pemerintah Australia" yang tayang pada Kamis, 18 Februari 2021. ***(Pikiran Rakyat/Nurul Khadijah)