Network
Portalbangkabelitung.com - Direktur Hukum dan Advokasi Lembaga Badan Koordinasi Nasional LEPPAMI PB HMI, Cucu Rahmat Hidayat, S.H. menanggapi peristiwa banjir rob ekstrem sebagai salah satu konsekuensi dari konfrontasi lingkungan yang masih saja ada di Bangkabelitung.
Sebelumnya, telah rilis ultimatum dari Aliansi BEM Babel terkait penolakan dan tuntutan penghentian kapal isap produksi atau KIP. Seperti dijawab alam, belum lama rilis ultimatum cuaca ekstrem dan banjir rob melanda Bangka Belitung kemudian. Peristiwa tersebut ternyata ditanggapi oleh Cucu karena menurutnya peristiwa tersebut jangan dianggap kebetulan.
"Dalam hal ini, rangkaian peristiwa diatas jangan dianggap sebagai sekelibat hal-hal kebetulan. Jelas saat saya lihat beberapa video banjir rob di Bangka Belitung yang saya lihat, itu airnya terlihat kental dengan pasir lumpur yang kita tahu pasir lumpur yang dibawa air laut itu juga besar terjadi dari hasil luapan aktivitas pertambangan laut," Jelasnya saat dikonfirmasi via Whatsapp, Jum'at, 15 Januari 2021.
Baca Juga: Pasta Gigi Tablet Karya Unpad Jadi Solusi Ramah Lingkungan
Menurutnya, banjir dan bencana alam tidak luput juga dari perbuatan manusia itu sendiri juga.
"Kita bersama-sama harusnya memandang peristiwa tersebut sebagai skenario Tuhan dan teguran keras agar manusia selalu ingat, bahwa pemanfaatan Sumber Daya Alam haruslah juga memperhatikan unsur-unsur pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Karena selain resiko kerusakan ekosistem, pemanfaatan lingkungan disektor kelautan (tambang laut/KIP) juga pasti berimbas pada penghasilan nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil melaut," ujarnya.
Diharapkan pemerintah dan instansi terkait dapat serius dan segera menindaklanjuti ultimatum yang diberikan mahasiswa sebagai bentuk langkah awal penanggulangan dan penanganan dini bencana alam di Bangka Belitung, karena kerusakan lingkungan khususnya disektor kelautan pasti memiliki dampak yang luas.
Baca Juga: Bahas Izin Lingkungan PT Tunas Propindo, Pemprov. Babel Minta Pengurangan Lahan Sebanyak 3,25 H
"Lebih dari itu, pemerintah dan pihak terkait termasuk PT. Timah selaku perusahaan yang juga punya tanggungjawab besar terhadap konsekuensi dari aktivitas KIP yang seharusnya lebih serius untuk segera menindaklanjuti ultimatum mahasiswa dan melakukan penanganan serius terkait konfrontasi lingkungan di Bangka Belitung." tutupnya.
