Network
“Sebuah paradoks kebijakan, ketika negara maju semakin mendorong energi terbarukan yang lebih ekonomis, pemerintah kita malah baru memulai kebijakan pembangunan nuklir,” ujar mahasiswa Universitas Bangka Belitung tersebut.
Selain itu, Hafiz mempertanyakan hasil riset terbaru yang menyebutkan 73% masyarakat Babel menerima pembangunan PLTT.
Menurutnya penelitian yang menyangkut keselamatan publik harus transparan dan independen yakni terpisah dari kepentingan investor.
Baca Juga: 9 Tips Cantik Tanpa Make Up, Caranya Mudah dan Sederhana
Sehingga, peneliti tidak boleh merangkap sebagai promotor nuklir.
“Jangan sampai orientasi riset sudah dulu ditentukan, yakni untuk memastikan masyarakat setuju pembangunan PLTT, sehingga hipotesa riset lebih dulu muncul dibandingkan variabelnya. Mestinya agar mengarah pada public acceptance, perlu dikembangkan budaya demokrasi terkait pemberian informasi sumber dana riset, konsep, hingga variabel yang digunakan untuk menarik hipotesisnya,” ungkap Hafiz.
“Untuk merepresentasikan penerimaan masyarakat Babel terhadap nuklir, haruslah melalui riset berlapis. Dengan tingkat risiko yang sangat tinggi, tidak cukup riset hanya dilakukan di lokasi tapak, haruslah melibatkan partisipasi publik yang lebih luas,” tambahnya.
Baca Juga: 6 Manfaat Cabai untuk Kesehatan Tubuh, si Merah yang Bikin Ketagihan
Pembangunan PLTT, tegas Hafiz, tidak sesuai dengan visi Gubernur untuk mewujudkan ekonomi pasca tambang berbasis pariwisata dan UMKM.
Tidak akan banyak tenaga kerja lokal yang terserap dengan adanya PLTT, karena yang dibutuhkan investasi nuklir adalah tenaga ahli.
