Network
"Kami Sangat Kecewa Kepada 3 anggota DPR RI dapil Bangka Belitung karena tidak mengakomodir kepentingan masyarakat Bangka Belitung dan sangat kecewa dengan Zuristyo Firmandata dan Bambang Pati Jaya yang tidak hadir dalam dialog publik tersebut padahal ini syarat akan kepentingan masyarakat Bangka Belitung," ungkapnya saat diwawancarai Portalbangkabelitung.com.
"Harusnya sebelum pembentukan undang-undang DPR RI reses ke masyarakat terkait dengan Omnibus Law di Babel, bukan seperti sekarang baru mau sama-sama bahas dan kami menyesali tindakan Rudianto Tjen anggota DPR RI yang walk out dari dialog publik tersebut dengan alasan ada reses, padahal di forum tersebut juga kita lagi sampaikan aspirasi," tambahnya.
Baca Juga: Tingkatkan Pariwisata di Kota Pangkalpinang dengan Budaya Lokal
Terpisah, Adhy Yos dalam penyampaian aspirasinya juga menyayangkan sikap DPD RI yang jarang sekali membahas persoalan seperti ini bersama masyarakat dan pihak terkait.
"Kami kecewa dengan DPD RI, padahal mereka tau kalo Omnibus Law dapat menabrak kewenangan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, khususnya di Bangka Belitung sendiri."
Kekecewaan juga terjadi lantaran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dapat hadir dalam forum tersebut padahal banyak yang akan dibahas berkenaan dengan otonomi daerah (kewenangan daerah).
Baca Juga: Kampung Bahari Nusantara Dusun Sukal, Harapan Untuk Masyarakat Mandiri dan Sejahtera
"Selain membahas kewenangan daerah, kita juga membahas soal Cipta Kerja yang seyogyanya pak gubernur Erzaldi Rosman Johan merupakan eks officio atau ketua dari LKS Tripatride yang harusnya intens berbicara soal pekerjaan dan Cipta Kerja di Bangka Belitung," tutup Adhy Yos.
Setelah menyampaikan aspirasinya serta dengan banyaknya persoalan yang terjadi, maka dengan ini Koalisi Masyarakat Sipil Bangka Belitung menyatakan Sikap Mosi Tidak Percaya kepada anggota DPR RI dan DPD RI dapil Bangka Belitung.***
